Dasco Respons Desakan Transparansi Ijazah Anggota DPR RI

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR RI lainnya saat saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Foto: dok/ist.

M-Radar News, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait desakan publik mengenai keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI.

Menurutnya, dokumen persyaratan pendidikan calon anggota legislatif telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pencalonan.

Baca juga:

Dasco mengatakan, masyarakat yang ingin mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR dapat menelusuri data pencalonan yang disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif.

Hal tersebut disampaikan Dasco bersama pimpinan DPR RI lainnya saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bahwa setiap calon anggota DPR RI wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut, kata Dasco, yakni mencakup dokumen pendidikan sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam tahapan pencalonan.

Baca juga:

Pernyataan Dasco muncul di tengah meningkatnya desakan masyarakat agar riwayat pendidikan para wakil rakyat dibuka secara transparan.

Bahkan, tuntutan tersebut turut disuarakan melalui petisi yang meminta adanya keterbukaan informasi dan verifikasi dokumen pendidikan anggota DPR RI, mulai dari tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, calon anggota DPR RI wajib memenuhi sejumlah persyaratan.

Salah satu ketentuan tersebut mengatur, bahwa calon anggota DPR harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Selain itu, calon anggota legislatif juga harus berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Baca juga:

Persyaratan tersebut merupakan menjadi bagian dari proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU dalam tahapan pencalonan anggota legislatif.

Di tengah tuntutan transparansi tersebut, akses terhadap dokumen pendidikan tetap harus mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Melalui pernyataannya, Dasco menegaskan, bahwa data pencalonan di KPU dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi mengenai persyaratan pendidikan para anggota DPR RI ketika mengikuti kontestasi pemilihan legislatif.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup