M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI mendorong peningkatan status Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri, dengan pimpinan setingkat jenderal bintang tiga. Dorongan ini muncul, karena peran Korlantas dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dinilai semakin strategis.
Usulan ini menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Korlantas Polri di Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan menilai urgensi penguatan kelembagaan tidak bisa lagi ditunda.
“Kemacetan, kecelakaan, hingga digitalisasi layanan publik membutuhkan organisasi yang lebih adaptif dan kuat di level kebijakan nasional,” ujar Hinca.
Ia menambahkan, bahwa peningkatan status ini juga bertujuan memastikan transformasi organisasi Polri berjalan sesuai arah kebijakan Kapolri serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Selain itu, Komisi III meminta jajaran di bawah Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho bekerja lebih optimal menghadapi momentum mudik akhir tahun. Pengamanan arus lalu lintas pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, disebut sebagai ujian besar pertama bagi optimalisasi kinerja Korlantas ke depan.
“Pendekatannya harus lebih preventif agar ketertiban dan keselamatan masyarakat benar-benar terjaga,” tegas Hinca.
Komisi III DPR RI juga menyoroti sejumlah terobosan berbasis teknologi yang mulai menunjukkan dampak positif. Di antaranya optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penguatan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan melalui SIGNAL dan SINAR, serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center (ISDC). Seluruh inovasi tersebut dinilai sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum lalu lintas di era digital.
Peningkatan status Korlantas menjadi Balantas diharapkan tidak hanya berdampak pada perubahan struktur kepangkatan, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi dalam merespons tantangan mobilitas yang semakin kompleks, mulai dari lonjakan jumlah kendaraan, pembangunan infrastruktur baru, hingga digitalisasi layanan publik. (by/tn)
