Wamendagri Tegaskan Transformasi Pemilu Digital Harus Utamakan Keterbukaan, Transparansi, dan Akuntabilitas
M-Radar News, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, bahwa transformasi pemilu digital harus mengutamakan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan demokrasi.
Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Demokrasi Digital Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral yang digelar oleh Perludem di Jakarta, pada Senin (31/8/2026).
Bima Arya menyoroti, bahwa penerapan sistem pemilu digital bukan semata untuk mempermudah proses pemungutan suara atau meringankan beban kerja petugas di lapangan.
Namun, transformasi digital ini harus dikaji secara menyeluruh dan hati-hati agar tidak menukar risiko lama dengan risiko baru, seperti serangan siber, kegagalan autentikasi, ancaman internal, serta campur tangan asing.
“Jangan sampai kita hanya menukar risiko lama dengan risiko baru. Belum lagi berhadapan dengan cyber attack, authentication failure, insider threat, foreign interference dan lain-lain,” tegas Bima Arya.
Selain itu, Bima Arya menjelaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah melakukan uji coba sistem e-voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Uji coba tersebut berjalan lancar tanpa masalah, biaya murah, dan tidak membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain itu, penghitungan suara dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, serta mengurangi kesalahan manusia akibat kelelahan. Dalam jangka panjang, sistem ini juga dapat mengurangi kebutuhan logistik secara signifikan.
“Enggak ada masalah, dan murah. Bahkan tidak pakai APBDes. Penghitungan tabulasi juga bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Human error karena kelelahan itu enggak ada lagi. Terus dalam jangka panjang juga dapat mengurangi sebagian besar kebutuhan logistik, lebih praktis,” ujar Bima.
Bima Arya menambahkan, perkembangan teknologi saat ini telah membawa Indonesia memasuki fase demokrasi digital. Hal ini terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan sistem digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemilu.
Ia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi untuk menyusun peta jalan demokrasi digital secara komprehensif guna memastikan transformasi digital kepemiluan dapat diterapkan secara matang, aman, dan berintegritas dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Intinya menuju masa depan digitalisasi pemilu hanya bisa kita lakukan dengan kolaborasi, dan co-creation,” pungkasnya.
Konferensi tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera, serta secara virtual oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
