Mulai 15 September 2026, Pengelolaan Utang Whoosh Beralih ke Kemenkeu
M-Radar News, Jakarta – Pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh secara resmi akan beralih ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 15 September 2026.
“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira pada 15 September,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, dikutib pada, Sabtu (29/8/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan pembiayaan proyek strategis nasional tersebut.
Sebelumnya, pengelolaan utang Whoosh berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dalam skema pengalihan tersebut, PSBI akan menghibahkan 60 persen sahamnya di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah. Sementara itu, 40 persen saham lainnya masih dimiliki oleh konsorsium China.
Pengalihan pengelolaan utang dilakukan di tengah persoalan pembengkakan biaya proyek. Nilai pembangunan Whoosh yang semula diperkirakan sekitar Rp106 triliun meningkat menjadi sekitar Rp127 triliun.
Kemenkeu hingga kini masih menggodok skema pengelolaan utang yang dinilai paling tepat. Purbaya menyebut pengelolaan tersebut kemungkinan akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Pemerintah juga mempertimbangkan keterlibatan setidaknya dua entitas BLU atau SMV, dengan kapasitas berbeda untuk mengoptimalkan pengelolaan kewajiban keuangan proyek tersebut.
Sejumlah BLU dan SMV di bawah Kemenkeu yang berpotensi terlibat antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Geo Dipa Energi, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Salah satu entitas yang telah direncanakan untuk menjalankan mandat pengelolaan risiko utang KCIC adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
PT PII akan menjalankan fungsi penjaminan dengan menanggung porsi risiko terlebih dahulu atau first loss basis. Skema tersebut ditujukan untuk memitigasi potensi risiko fiskal yang muncul dari pengelolaan kewajiban proyek Whoosh.
Selain mekanisme penjaminan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala. Pelaporan kinerja juga akan dilakukan secara rutin, disertai koordinasi antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan proyek KCJB.
Pengalihan pengelolaan utang diharapkan membuat beban keuangan proyek dapat ditangani secara lebih terstruktur dan tidak menimbulkan tekanan jangka pendek yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, pemerintah masih melakukan kajian terhadap berbagai aspek, termasuk uji ketahanan fiskal (stress test). Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan pengambilalihan saham serta pengelolaan utang Whoosh tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional.
Whoosh merupakan proyek infrastruktur strategis yang dibangun untuk meningkatkan konektivitas Jakarta dan Bandung sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di sepanjang jalur tersebut.
Namun, pembengkakan biaya pembangunan dan besarnya kewajiban pembiayaan membuat pengelolaan keuangan proyek perlu dilakukan secara hati-hati.
Purbaya menegaskan skema pengelolaan Whoosh masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih mendiskusikan bentuk pengelolaan yang dinilai paling efektif untuk menjamin keberlanjutan proyek sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
Dengan pengalihan pengelolaan utang kepada Kemenkeu, pemerintah berharap persoalan pembiayaan Whoosh dapat ditangani secara lebih terstruktur, transparan, dan terukur, sehingga keberlanjutan proyek tetap terjaga tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
