M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional, menunjuk Papua sebagai kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Beliau menilai potensi energi di Papua sangat besar dan harus dimanfaatkan maksimal, baik untuk kepentingan daerah maupun nasional.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Menteri ESDM juga sudah merancang, bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden dalam pengarahannya kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Presiden menjelaskan, pemerintah tengah mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah terpencil. Ia menyebut, perkembangan teknologi membuat energi surya makin terjangkau. Sementara, pembangkit listrik tenaga air skala kecil (PLTMH) dapat dimanfaatkan di daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Kepala Negara.
Selain EBT, Presiden juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui Bahan Bakar Nabati (BBN). Langkah ini merupakan bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menegaskan, kemandirian energi akan berdampak signifikan pada penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor ini, menurutnya, dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan jika kita bisa potong setengah, ada Rp260 triliun. Apalagi jika kita bisa potong Rp520 triliun. Itu berarti tiap kabupaten berpotensi memiliki dana hingga Rp1 triliun,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan target konkret, mulai tahun depan (2026), Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati di Papua berkoordinasi erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Kita tidak mungkin bisa selesaikan semua seketika, tapi jika kita punya prioritas, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden Prabowo.
