M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Banyuwangi, ditunjuk sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Untuk memfinalisasi program ini, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani diundang mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, pada Selasa (26/08/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan. Acara ini juga dihadiri oleh empat menteri, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
Turut hadir pula empat wakil menteri, yaitu Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan Wamen Hukum Edward Omar. Selain itu, hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah perwakilan lembaga terkait.
Program digitalisasi bansos ini akan diluncurkan perdana pada September 2025, dengan Banyuwangi sebagai daerah percontohan.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang langsung,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan mengurangi kesalahan penerima, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat memverifikasi identitas secara mandiri.
Dikatakan, proses verifikasi data akan berjalan otomatis dengan melibatkan berbagai lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos ini berpotensi menghemat anggaran lebih dari Rp500 triliun karena sistem akan memastikan bantuan diterima oleh target yang tepat. “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Luhut menyatakan, bahwa penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan memantau perkembangannya hingga Desember mendatang, sambil menyosialisasikan program ini ke kabupaten/kota lain agar mereka siap mengimplementasikan sistem serupa.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026, Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen kuat Banyuwangi untuk mewujudkan pemerintahan digital.
“Kami telah berupaya melakukan transformasi digital sejak 2012, bahkan hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya yakin, dengan digitalisasi, bansos akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mendukung program ini, Banyuwangi bahkan telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini memungkinkan akses ke berbagai layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.
“Ini sudah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tutup Bupati Ipuk. (by/*)
