Pj Sekda Ainur Rahman Sampaikan Pesan Bupati Subandi, Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi
M-Radar News, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo, melalui penerapan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim), Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Ainur Rahman menegaskan, bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, di tengah penurunan transfer ke daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ainur Rahman.
Selain menekankan akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Salah satunya melalui penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk gratifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ainur Rahman mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai calon Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain itu, enam desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi, Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan, Desa Sidomojo di Kecamatan Krian, serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa.
Evaluasi yang berlangsung sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, mulai dari tata kelola keuangan desa, kesesuaian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, hingga pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hasil evaluasi menunjukkan, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.
Menurut Andjar, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.
“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025.
Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, disusul Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat ketiga.
Sementara peringkat keempat hingga kesepuluh masing-masing diraih Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Bahkan, pada 2027 mendatang, nilai bantuan tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.
“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
















