Pemkot Madiun Siapkan Jawaban atas Sorotan Fraksi DPRD terkait APBD 2025
M-Radar News, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan Pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya.
“Semua yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi akan kami bahas. Selanjutnya akan kami jawab pada agenda berikutnya,” kata Bagus.
Menurut Bagus, pemerintah kota akan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi. Di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar Rp1,2 triliun, realisasinya tercatat sekitar Rp1,1 triliun.
Pemerintah kota juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp154,79 miliar atau sekitar 12 persen dari total anggaran. Besaran SiLPA tersebut menjadi salah satu sorotan Fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna.
Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota dewan. Menurut dia, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah diminta menginventarisasi aset yang dapat dioptimalkan.
“Beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke BKAD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” ujar Plt Wali Kota yang juga Ketua DPW PSI Jawa Timur itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
“Ada yang menjadi catatan, ada juga yang menjadi apresiasi. Ini menjadi pijakan bagi kita semua untuk melakukan perbaikan,” kata politisi Perindo itu.
Mengenai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi situasi yang dihadapi Pemerintah Kota Madiun.
“Jadi adalah ada force majeure ya di kota kita. Itu memang risiko ya. Dan itu inshaallah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya,” ujar dia.
Armaya juga mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut besarnya SiLPA serta tindak lanjut atas seluruh materi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.
“Terkait dengan SILPA tentunya ya kejadiannya memang beruntun ya. itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini. Terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna,” ucap dia.
Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita gerak cepat, kita gas agar nanti ke depannya kita lebih baik lagi. Semuanya itu harus ada sinergi yang kuat ya antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga nanti semua progres pelaksanaan anggaran itu bisa berjalan sesuai dengan rel, aturan regulasi yang ada di kita semuanya itu,” ujar dia, mengakhiri.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
