Wali Kota Eri Lantik 85 Pejabat Pemkot Surabaya: Minta Birokrasi Berani Tegakkan Aturan dan Turun ke Lapangan
M-Radar News, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, merotasi dan mengisi sejumlah jabatan kosong dengan melantik 85 pejabat administrator serta pengawas. Proses pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Dari total 85 pejabat yang dilantik, rinciannya terdiri atas 13 pejabat eselon III dan 72 pejabat eselon IV. Wali Kota Eri menegaskan, pelantikan ini bertujuan untuk memaksimalkan roda pemerintahan sekaligus mengisi formasi struktural yang kosong.
Dalam arahannya, Wali Kota Eri meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya berkutat pada urusan administratif di balik meja.
Ia mendesak para aparatur sipil negara (ASN) tersebut agar berani turun langsung ke lapangan, menjalankan aturan secara tegas, serta hadir menyelesaikan berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.
“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” ujar Wali Kota Eri dikutib surabaya.co.id, Sabtu (2/10/2026).
Tegaskan Penindakan Tegas Tanpa Kompromi
Wali Kota Eri menekankan pentingnya keberanian dalam menegakkan regulasi, agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika mendapati pelanggaran. Ia mencontohkan penindakan terhadap aktivitas penjualan minuman keras (miras) secara eceran.
Menurutnya, jika aktivitas tersebut sudah jelas dilarang oleh aturan yang berlaku, petugas di lapangan tidak perlu lagi melayangkan surat peringatan berulang kali, melainkan langsung melakukan penutupan.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegas Wali Kota Eri.
Ia menjelaskan, surat peringatan atau teguran hanya diberikan apabila ditemukan kekurangan dalam regulasi yang menjadi payung hukum penindakan, sehingga pemerintah dapat menyempurnakannya. Namun, jika aturan larangan sudah final, maka langkah penutupan wajib dieksekusi.
Ubah Pola Pelaporan Berbasis Substansi Masyarakat
Selain penegakan hukum, Wali Kota Eri juga menginstruksikan para pengampu wilayah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga balai RW untuk mengubah pola pelaporan kinerja. Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya bersifat seremonial yang berkutat pada urusan perizinan dan administrasi semata.
Pejabat di wilayah, lanjut Eri, harus mampu memaparkan progres penyelesaian masalah riil yang dihadapi warga, seperti angka penurunan prevalensi stunting dan pengangguran di wilayah masing-masing.
“Permasalahan di RW itu apa? Stunting-nya ada berapa, turun menjadi berapa? Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa? Itu yang dilaporkan,” cetus Wali Kota Eri.
Ia mengingatkan, bahwa birokrasi memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keberhasilan suatu pemerintahan diukur dari kemampuan aparaturnya dalam mengajak masyarakat berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal negatif.
“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuh politisi berlatar belakang teknokrat tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati merinci bahwa dari 85 pejabat yang dilantik, sebanyak 48 orang di antaranya menerima promosi jabatan, sedangkan 37 lainnya menjalani rotasi dan mutasi.
Ira menjelaskan, pergeseran posisi mencakup perpindahan antar-unit kerja, seperti dari kelurahan ke kecamatan, pengisian posisi Kepala Seksi (Kasi), hingga mutasi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) guna mengisi formasi yang kosong.
Mutasi dan rotasi ini, kata Ira, telah melalui mekanisme evaluasi kinerja yang tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pihaknya juga tengah menginventarisasi pejabat lain yang mendekati masa pensiun, khususnya pada periode Oktober dan November mendatang, guna melakukan penyesuaian formasi lanjutan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
