Polda Jateng Ungkap 27 Kasus TPPO Selama Sepekan, Selamatkan 56 Korban dan Tetapkan 29 Tersangka

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati, dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026). Foto: dok/hum.

M-Radar News, Semarang – Polda Jawa Tengah (Jateng) bersama jajaran mengungkap 27 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 56 korban dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Total kerugian materiil akibat praktik perdagangan orang itu mencapai Rp893,6 juta.

Baca juga:

Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jateng, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dan Kantor Imigrasi.

Nunuk menjelaskan, praktik perdagangan orang yang berhasil diungkap dilakukan dengan berbagai modus. Di antaranya penawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar hingga eksploitasi seksual dan tenaga kerja di dalam negeri.

Untuk kasus penempatan pekerja ke luar negeri, pelaku menawarkan pekerjaan di sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura.

Calon pekerja kemudian diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket, serta kebutuhan keberangkatan dengan nominal bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta.

Salah satu perkara yang ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengidentifikasi sembilan orang sebagai korban. Kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun, hingga kini para korban belum diberangkatkan ke negara tujuan dan penyidikan masih terus dikembangkan.

Modus lainnya dilakukan dengan memberangkatkan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam, sebelum kemudian diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.

Polisi juga menemukan praktik perekrutan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja migran secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Salah satunya terkait perekrutan tenaga kerja untuk menjadi anak buah kapal (ABK) kapal ikan Denmark.

Sementara itu, praktik TPPO di dalam negeri ditemukan dalam berbagai bentuk eksploitasi. Mulai dari prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan sejumlah usaha dengan sistem pengaturan tarif serta pemotongan honor untuk memperoleh keuntungan.

Dalam pengungkapan lainnya, polisi menemukan kasus seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan jasa melalui aplikasi MiChat. Selain itu, terungkap pula kasus penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.

Selain penegakan hukum, Polda Jateng juga memperkuat langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.

Baca juga:

Selama periode KRYD tersebut, Polda Jateng bersama jajaran menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta. Edukasi dilakukan di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah. Petugas juga melaksanakan dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan.

Upaya pencegahan turut dilakukan melalui program Rise and Speak yang bertujuan menumbuhkan keberanian dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. Program tersebut dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui edukasi di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.

Dalam kegiatan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November, dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026, petugas juga berkoordinasi dengan pihak bandara, imigrasi, serta kepolisian setempat.

Dari pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan dibawa menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Pencegahan TPPO juga melibatkan instansi terkait, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri.

Perwakilan BP3MI Jateng, Resvi Harum Ardika mengingatkan calon pekerja migran agar memastikan seluruh persyaratan penempatan terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

Ia menyebut, salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja.

“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan,” ujarnya.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI, untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan prosedur penempatan pekerja migran secara resmi.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan seluruh proses keberangkatan ke luar negeri sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan keimigrasian penting untuk menghindari risiko dan konsekuensi hukum akibat penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya.

Baca juga:

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jateng, Ratna Mulya Sari menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO.

Pendampingan terhadap korban tidak hanya dilakukan pada tahap awal penanganan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan secara menyeluruh, mulai dari aspek psikologis, sosial, hingga pemulihan keberfungsian sosial.

“Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nunuk menegaskan, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap dan diproses hukum.

Lebih dari itu, upaya tersebut harus mampu mencegah munculnya korban baru, memutus jaringan perdagangan orang, serta memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

“Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan, dan harapan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, terutama jika proses perekrutan dan dokumen keberangkatannya tidak sesuai prosedur resmi.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar,” tutur Nunuk.

“Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang,” tutupnya.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup