Polri Tangani 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Tersangka Diamankan dan 510 Korban Teridentifikasi
M-Radar News, Jakarta – Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan, sementara 510 korban teridentifikasi.
Penanganan kasus itu dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Kombes Erdi, Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, dari total 510 korban yang teridentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan komposisi tersebut, korban terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” kata Nurul.
Dari hasil penyidikan, para tersangka diketahui memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Adapun modus TPPO yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Selain itu, ditemukan pula modus eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan untuk menjadi tentara bayaran.
Di sisi pencegahan, Polri turut mengintensifkan edukasi masyarakat melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Edukasi menyasar perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO. Sementara dalam upaya perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode 13-19 November 2026.
Penanganan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Langkah perlindungan tersebut meliputi penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Upaya itu ditujukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat, sekaligus mencegah mereka kembali terjerat praktik perdagangan orang.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga memaparkan perkembangan penanganan kasus Almisri.
Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi terkait keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara untuk perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal proses penanganan perkara.
Nurul juga membantah informasi yang beredar di media sosial (medsos) mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan serta kondisi terkini para korban.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyebut perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun informasi mengenai keberangkatan warga negara Indonesia ke Ukraina, masih memerlukan pendalaman karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani berdasarkan data tersebut.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Pemberantasan TPPO, menurut Polri, tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, serta mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.





















