Kasus Korupsi KUR BNI Jember Terus Bergulir, Kejati Jatim Tetapkan Tiga Tersangka Baru
M-Radar News, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember periode 2021-2023. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan tiga orang tersangka baru, pada Senin (16/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial A dan JAC, yang diketahui menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, serta HP selaku Pgs BNI Kalisat. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada 10 November 2026.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro melalui skema channeling dengan melibatkan pihak Collection Agent. Praktik tersebut diduga berkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember.
Aspidsus Kejati Jatim Dr. IG Punia Atmaja bersama Asisten Intelijen dan tim jaksa penyidik mengungkapkan, penyidikan menemukan sejumlah penyimpangan mendasar dalam proses penyaluran kredit yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat pelaku usaha produktif.
Salah satu modus yang ditemukan yakni penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai debitur. Mereka tercatat sebagai penerima KUR meskipun bukan petani dan tidak memiliki usaha produktif maupun usaha yang layak untuk memperoleh pembiayaan.
Selain itu, proses verifikasi dokumen diduga tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan, buku tabungan dan kartu ATM milik penerima kredit diduga dikuasai oleh pihak Collection Agent.
“Dalam penyaluran KUR Mikro ini ditemukan penyimpangan berupa penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif dan layak, tidak dilakukannya verifikasi dokumen secara benar, serta penguasaan buku tabungan dan ATM oleh pihak Collection Agent,” jelas Aspidsus dikutib, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp41.487.138.481 atau lebih dari Rp41,4 miliar.
Secara terperinci, kerugian dari penyaluran melalui CV Karomah Jaya Mandiri mencapai Rp3.301.848.868. Sementara itu, melalui Pokmas Titipan Barokah tercatat sebesar Rp2.955.008.424.
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, diterapkan pula sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Untuk memperlancar proses penyidikan, ketiga tersangka baru, yakni A, JAC, dan HP, ditahan selama 20 hari mulai 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur. Mereka menyusul ASH yang lebih dahulu menjalani penahanan.
Terungkapnya perkara ini berawal dari laporan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pelaporan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mencegah dan memberantas praktik fraud di lingkungan perbankan.
Pihak BNI juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Jatim atas tindak lanjut laporan tersebut hingga proses penegakan hukum berjalan secara profesional.
Kejati Jatim memastikan penyidikan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka tersebut. Tim penyidik masih mendalami alur penyaluran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian pertanggungjawaban atas penyimpangan dana KUR yang sejatinya menjadi instrumen pemerintah untuk membantu permodalan masyarakat dan mengembangkan usaha produktif,
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.















