Bunga Desa di Gladag, Bupati Ipuk Serahkan 300 Sertipikat Tanah Program PTSL kepada Warga
M-Radar News, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, terus mempercepat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebanyak 300 sertipikat tanah diserahkan kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan sertipikat dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi di Balai Desa Gladag. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).
Selain penyerahan sertipikat, agenda tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Banyuwangi dan BPN sebagai bagian dari penguatan sinergi pelayanan pertanahan.
Bupati Ipuk menyampaikan, sertipikat tanah yang diterima masyarakat merupakan dokumen penting yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki. Karena itu, warga diminta menjaga dokumen tersebut agar tetap dalam kondisi baik.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertipikat PTSL. Mari dijaga sertipikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesannya.
Ipuk berharap, kepemilikan sertipikat tidak hanya memberikan ketenangan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, tanah merupakan aset berharga yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi apabila dikelola secara tepat. Terlebih, sebagian besar masyarakat Desa Gladag memiliki aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan.
“Saya berharap, aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujar Bupati Ipuk.
Meski demikian, Ipuk mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan pinjaman. Keputusan menjadikan aset sebagai agunan harus diperhitungkan secara matang, terutama terkait kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Ipuk menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan legalisasi aset tanah masyarakat. Menurutnya, masih terdapat warga yang tinggal maupun mengelola lahan di kawasan hutan dan perkebunan yang membutuhkan kepastian mengenai hak atas tanahnya.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegas Ipuk.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi menjelaskan, program PTSL menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pada 2026, BPN Banyuwangi menargetkan penerbitan sertipikat melalui program PTSL sebanyak 12.450 bidang tanah. Hingga pertengahan November, capaian penyelesaiannya telah mencapai 99 persen.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Manfaat program tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega setelah tanah dan rumah peninggalan orang tuanya akhirnya memiliki sertipikat resmi.
Ia mengatakan, selama bertahun-tahun tanah tersebut belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Namun, melalui program PTSL, proses pengurusan sertipikat dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertipikat dan kepastian hukum,” ungkapnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.




















