Realisasi Pajak Sidoarjo Tembus Rp1,513 Triliun, Bupati Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan
M-Radar News, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengapresiasi kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hingga November 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target sebesar Rp1,794 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi mengatakan, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keuangan daerah. Kontribusinya mencapai sekitar 63-65 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Subandi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban perpajakan serta berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Ia juga mendorong optimalisasi potensi pajak daerah agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah digitalisasi sistem perpajakan untuk mempermudah pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto menjelaskan, bahwa kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung penguatan kemandirian fiskal daerah.
Berdasarkan data BPPD, realisasi penerimaan pajak daerah hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target Rp1,794 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp281 miliar yang perlu dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Yudhi menyebutkan, sejumlah jenis pajak daerah menunjukkan perkembangan positif. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran yang masing-masing telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target penerimaan.
Menurutnya, peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan mitra usaha dalam memahami pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima.
Kategori penghargaan meliputi instansi pemerintah yang dinilai mendukung optimalisasi pajak daerah, serta lembaga dan badan usaha yang berkontribusi dalam sejumlah sektor perpajakan.
Di antaranya pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Penghargaan juga diberikan dalam kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi.
Sementara pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), apresiasi diberikan kepada badan usaha, wajib pajak orang pribadi, serta desa panutan.
Selain itu, penghargaan diberikan atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Apresiasi tersebut juga disertai pengundian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu orang pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menambahkan, penentuan wajib pajak panutan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas waktu pembayaran pajak.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, serta mitra usaha yang selama ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan kanal pembayaran, kepatuhan perpajakan, serta pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Dalam kesempatan yang sama, BPPD Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo yang divisualisasikan melalui karakter semut. Pemilihan semut tersebut memiliki filosofi kekompakan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak 2026, Pemkab Sidoarjo berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
