M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan penempatan anggota Polri pada jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar institusi kepolisian. Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghormati serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang masih menduduki jabatan sipil, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh seluruh hakim MK ini merupakan langkah positif yang akan memperkuat keterlibatan publik dalam pemilu sekaligus otonomi daerah.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyampaikan, bahwa seluruh partai politik (parpol) di parlemen memiliki sikap serentak menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan ini membawa dampak signifikan bagi sistem pemilu di Indonesia, dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR.
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggratiskan biaya pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini menegaskan, bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis tanpa diskriminasi.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah intens menyerap aspirasi publik dan melakukan berbagai simulasi. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan adanya jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilihan umum daerah.
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Puguh Wiji Pamungkas anggota Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU)atau coblos ulang di 24 daerah, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai, bahwa putusan MK tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sehingga, ia meminta lembaga tersebut dievaluasi.
