DPRD Jatim Dorong Pemprov Evaluasi Pola Revitalisasi Pasar Tradisional

DPRD Jatim Dorong Pemprov Evaluasi Pola Revitalisasi Pasar Tradisional. Foto: dok/ist

M-Radar News, Surabaya – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengevaluasi pola revitalisasi pasar tradisional. Langkah ini menyusul maraknya fenomena kios kosong dan penurunan aktivitas perdagangan di sejumlah daerah.

​“Jangan sampai kita mengukur keberhasilan pasar hanya dari bangunannya yang bagus. Yang harus dilihat adalah apakah kiosnya terisi, pedagangnya aktif, pengunjungnya meningkat, dan omzetnya naik,” tegas Deni di Surabaya, Selasa (6/10/2026).

Baca juga:

​Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan, bahwa keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari aspek fisik belaka, melainkan dari keberlanjutan roda ekonomi para pedagang.

Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov Jatim segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap pasar tradisional di 38 kabupaten/kota guna mengidentifikasi akar masalah dan menentukan intervensi yang presisi.

​Deni membeberkan, sedikitnya ada tujuh pasar di beberapa wilayah yang mengindikasikan permasalahan tersebut:

  • ​Tulungagung: Pasar Wage, Pasar Mulyosari, dan Pasar Domasan
  • ​Kediri: Pasar Pahing dan Pasar Ngadiluwih
  • ​Sidoarjo: Pasar Wonoayu
  • ​Banyuwangi: Pasar Purwoharjo

​Menurut Deni, kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Kios yang terbengkalai menandakan hilangnya mata pencaharian dan potensi pendapatan warga.

Ia juga menyoroti persaingan ketat pasar tradisional dengan e-commerce, media sosial, layanan pesan-antar, hingga tren live shopping.

Baca juga:

​Sebab itu, revitalisasi pasar dinilai perlu menyentuh penguatan ekosistem secara menyeluruh, meliputi tata kelola, zonasi, akses permodalan, kebersihan, fasilitas parkir, strategi promosi, hingga digitalisasi pedagang.

​“Pasar membutuhkan ekosistem. Ada pedagang, pembeli, akses, parkir, fasilitas, zonasi, modal, promosi, dan sekarang juga digitalisasi,” imbuhnya.

​Guna memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, Deni meminta Pemprov Jatim segera menyusun basis data pasar yang komprehensif, mencakup tingkat keterisian kios, keaktifan pedagang, volume kunjungan, omzet harian, hingga kondisi sarana dan prasarana penunjang.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Slamet H
Reporter
Tutup