Terlibat Kasus Akses Ilegal, EHS Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ajukan Banding

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK, M.I.Kom. Foto: dok/div.

M-Radar News, Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Meski demikian, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa pandang bulu terhadap setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.

Baca juga:

Menurut Trunoyudo, penindakan tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap anggotanya.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri.

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.

Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR, yang dihadirkan atas permintaan terduga pelanggar.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran tersebut, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Polri.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Baca juga:

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

EHS Tetap Tempuh Jalur Banding

Terkait pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo menjelaskan, bahwa proses selanjutnya akan dilaksanakan sesuai mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam mekanisme tersebut, nantinya akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan EHS.

Setelah dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga mengungkapkan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Kepastian jadwal akan disampaikan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca juga:

Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan serta menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari EHS, meskipun yang bersangkutan tetap menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kompolnas, lanjut Choirul Anam, mengikuti secara langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore hari, mulai dari pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.

Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup