Anggota Komisi X DPR RI: Revisi UU Sisdiknas Atasi Berbagai Tantangan di Dunia Pendidikan
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk mengatasi berbagai masalah dan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Saban Sinaga dalam Forum Legislasi bertema “RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan” pada Selasa (03/06/2025).
Sabam Sinaga menyoroti beberapa persoalan mendesak yang menjadi dasar perlunya revisi UU Sisdiknas, mulai dari intimidasi terhadap guru, perundungan terhadap siswa, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, hingga disparitas kompetensi antarwilayah. Fenomena tersebut mencerminkan urgensi pembaruan UU Sisdiknas agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman.
“Kita sering mendengar intimidasi terhadap guru, bullying terhadap siswa, hingga fasilitas pendidikan yang tidak merata di wilayah 3T. Ini menjadi salah satu faktor pendorong perlunya revisi UU,” ujar Sabam.
Implikasi Putusan MK dan Rekonstruksi Anggaran Pendidikan
Sabam juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggratisan sekolah swasta. Menurutnya, keputusan ini memiliki implikasi langsung terhadap struktur pembiayaan pendidikan nasional dan perlu dikaji mendalam dalam perumusan ulang UU Sisdiknas.
Selain itu, kajian Komisi X DPR menemukan ketidakadilan dalam distribusi anggaran pendidikan. Sabam mengungkapkan, bahwa alokasi anggaran antar-kementerian sangat timpang.
“Biaya yang dikeluarkan negara untuk satu mahasiswa di kementerian/lembaga tertentu bisa mencapai 14 kali lipat, dibandingkan dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta biasa,” ujarnya.
Pertimbangan Ulang Lembaga Pendidikan Non-Teknis
Sabam juga mempertanyakan keberadaan lembaga non-teknis yang menyelenggarakan program studi serupa dengan yang sudah ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta. Ia mencontohkan Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan, yang dinilainya perlu dikaji ulang karena berpotensi tumpang tindih dengan lembaga pendidikan yang sudah ada.
Program Makan Bergizi Gratis: Potensi untuk Peningkatan Kualitas SDM
Dalam kesempatan itu, Sabam Sinaga turut menyinggung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis di sekolah. Ia menilai program ini berpotensi besar menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
“Sekolah menjadi titik fokus program makan bergizi gratis. Ini momen penting untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang. Mungkin perlu ada instrumen pengukuran, seperti UKS, untuk mengevaluasi dampak nyata terhadap penurunan stunting,” jelasnya.
Sebagai penutup, Sabam menegaskan, bahwa semua aspek ini, mulai dari penguatan institusi pendidikan, keadilan anggaran, hingga pengembangan kualitas SDM harus menjadi fokus utama dalam proses revisi UU Sisdiknas.
Editor: Rochmad QHJ
