Dapat Tambahan Anggaran Rp620 M di P-APBD, Kadindik Jatim: Untuk BPOPP, Tunjangan Guru dan Rehab Gedung
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) bersyukur pada Perubahan APBD Jatim 2024 dapat tambahan anggaran kisaran Rp 620 miliar, sehingga bisa memenuhi kekurangan anggaran untuk penguatan program-program yang membutuhkan support anggaran.
“Di APBD Murni 2024 kita dapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.933.377.873.527. Sedangkan dalam P-APBD berubah menjadi Rp 9.554.223.274.3993 atau bertambah Rp 620.845.400.866,” ujar Kadis Pendidikan Jatim Aries Agung Pawai, Selasa (23/07/2024).
Tambahan anggaran tersebut, kata Aries, digunakan untuk pemenuhan tambahan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama 3 bulan, baik ke sekolah negeri maupun swasta di Jatim sebesar Rp 461 miliar. Sehingga total BPOPP tahun 2024 ini menjadi sebanyak 9 bulan.
“Sebelumnya, sekolah negeri BPOPP lebih banyak dibanding swasta. Tapi tahun ini kita samakan semuanya menjadi 9 bulan, sesuai permintaan dan harapan teman teman di DPRD Jatim,” bebernya.
Selain itu juga digunakan untuk pemenuhan kekurangan tunjangan guru honorer, baik berstatus GTT maupun PTT karena di APBD Murni tidak ada anggarannya. “Kekuarangannya sekitar Rp 200 sekian miliar,” ungkap Aries.
Sedangkan sisanya, lanjutnya, digunakan untuk rehab sekolah, rehab gedung dinas pendidikan maupun rehab UPT. “Yang kami prioritaskan itu sekolah yang rusak, karena bencana dan gedung UPT yang kondisinya sangat memprihantinkan,” ucap mantan Kabiro Humas dan Protokoler itu.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih meminta rencana perubahan anggaran Dinas Pendidikan Jatim difokuskan pada permasalahan guru honorer baik itu guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) sekolah negeri dan swasta.
Selain itu, Hikmah Bafaqih menilai, bahwa rencana perubahan anggaran di Dinas Pendidikan yang terjadi penambahan Rp 419,76 miliar lebih ini cukup bagus. Dimana dengan penambahan anggaran maka anggaran Pendidikan akan mencapai Rp 9,57 triliun.
“Untuk sementara ini sudah bagus sebagai spending mandatori. Menurut undang undang Sisdiknas (Anggaran Pendidikan) itukan 20 persen itu sudah termasuk gaji, itukan kita sudah mencapai 27,18 persen,” kata Hikmah.
Ia juga menambahkan, bahwa peningkatan anggaran di Dinas Pendidikan salah satunya untuk pemenuhan BPOPP sampai 9 bulan baik sekolah negeri maupun swasta disamakan.
“Ini menggembirkan, kerena memang amanah dari komisi E dan dilintas fraksi itu memang tidak ada perbedaan respon perhatian negara pada sekolah negeri maupun swasta,” pungkasnya. (red/jnr/kmf)
