Pemprov Jatim Gelar Retreat 2026, Rumuskan Strategi Hadapi Tekanan Fiskal
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), menggelar Retreat 2026 bertema “Creative Financing & Value for Money” sebagai forum evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, serta penyusunan strategi fiskal menghadapi tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (15/01/2026), dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, seluruh kepala OPD, serta perwakilan BUMD.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang diikuti 135 peserta tersebut. Ia menegaskan, bahwa birokrasi harus memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Birokrasi harus mampu menciptakan nilai dan manfaat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Teladan dan kontrol hingga unit pelaksana teknis sangat penting agar kebijakan berjalan efektif,” ujarnya.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan, kinerja pelaksanaan anggaran 2025 menunjukkan hasil positif. Pendapatan daerah tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 92,6 persen.
“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Adhy usai acara.
Meski demikian, Pemprov Jatim diproyeksikan menghadapi tekanan fiskal pada 2026 akibat perubahan kebijakan fiskal nasional. Adhy menyebut, implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menyebabkan penurunan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk provinsi.
Selain itu, terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. “Kondisi ini membuat kita harus tetap melaksanakan program prioritas, tetapi menyesuaikan kemampuan anggaran karena dana yang tersedia tidak cukup menutup seluruh kebutuhan,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi tekanan fiskal, Pemprov Jatim mulai mengarahkan perubahan pola pikir menuju creative financing dan value for money. Pendekatan ini difokuskan pada pencarian sumber pendapatan baru dan optimalisasi aset daerah.
Lebih lanjut Adhy memaparkan, bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital menjadi salah satu langkah memperkuat pendapatan. Di sisi lain, aset daerah yang mencapai nilai Rp61 triliun dinilai belum produktif dan masih dapat diberdayakan secara lebih optimal.
“Aset kita besar, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau bahkan nol koma. Banyak peluang kerja sama dngan pihak ketiga melalui skema sewa maupun pemanfaatan aset,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga akan memperkuat kontribusi BUMD melalui revitalisasi tata kelola dan proses bisnis. Menurut Adhy, BUMD di luar Bank Jatim menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan produktivitas.
“Kita bedah semua ke depan harus seperti apa, untuk beberapa BUMD di luar Bank Jatim, kita melakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, kita hitung kembali. Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” katanya.
Ke depan, setiap BUMD diminta menyiapkan desain inovasi untuk menciptakan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profit. Di sisi belanja, Pemprov menekankan efisiensi tanpa mengabaikan prioritas pembangunan.
“Kami mengubah mindset bahwa anggaran bukan hanya untuk dibelanjakan, tetapi juga harus memberi kontribusi pendapatan,” tutup Sekdaprov Adhy.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jatim berharap mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tekanan anggaran.
Melalui pendekatan creative financing, optimalisasi aset, serta penguatan kinerja BUMD, pemerintah daerah menargetkan terciptanya tata kelola yang lebih efisien dan berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2026. (by/*)
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
