Pj. Nana Sudjana Dampingi Menteri AHY Luncurkan Implementasi Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana bersama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jateng, Dwi Purnama mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertipikat tanah secara elektronik di 29 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah.
Peluncuran tersebut sekaligus bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah elektronik dilaksanakan di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (12/07/2024). Dengan peluncuran tersebut, maka 35 kantor pertanahan di Jawa Tengah sudah menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik.
Pj. Gubernur Nana Sudjana mendukung akselerasi layanan pertanahan berbasis elektronik. Dia berharap, layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.
Menurutnya, dengan pengurusan mudah dan cepat, mampu meminimalisasi risiko penyimpangan dan pungli. Sertipikat elektronik itu juga menghindari risiko kehilangan, pemalsuan, dan bencana.
“Yang jelas ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini akan mempermudah masyarakat untuk pengurusan sertipikasi tanah,” terang Pj. Gubernur Jateng.
Di era saat ini, lanjut Nana, sudah saatnya Kementerian ATR/BPN menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan diharapkan semakin baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Nana membeberkan, realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (SHAT PTSL) di Jawa Tengah pada 2023, mencapai 775.648 bidang tanah. Pada 2024 ini, sudah 91.023 bidang tanah tersertipikat.
Sementara Menteri ATR/BPN AHY menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi layanan elektronik di 29 kantor pertanahan, maka seluruh Kantor Pertanahan di Jateng sudah memberikan layanan berbasis elektronik.
“Kami ingin meyakinkan, bahwa pelayanan pertanahan di Jawa Tengah ini semakin baik,” ucap Menteri AHY.
Ditambahkan, dengan sistem elektronik, layanan akan semakin cepat, efisien, transparan, akuntabel, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak baik.
Terkait potensi serangan cyber, jelas AHY, semua sistem yang sifatnya digital rentan terancam peretasan. Maka, yang harus dilakukan pihaknya adalah meningkatkan sistem keamanan digital.
Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan data dengan terus melakukan evaluasi dan meng-update sistem. (hm/*)
