Alasan PSI Tolak Budi Arie Terungkap di Solo, Tegaskan Aspirasi dari Internal: Itu Suara Kami
M-Radar News, Solo – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, menegaskan bahwa penolakan PSI terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan partai merupakan aspirasi yang datang dari internal PSI sendiri. Pernyataan ini sekaligus memperjelas bahwa sikap tersebut bukanlah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun Bestari baru saja bertemu Jokowi di kediaman pribadinya di Solo.
Dalam pertemuan selama satu setengah jam dengan Jokowi pada Senin (31/8/2026), Bestari membahas berbagai isu politik terkini, termasuk polemik pernyataan Budi Arie tentang kemungkinan percepatan Pemilu 2029. Jokowi menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie tersebut tidak merepresentasikan pandangan atau sikapnya dan meminta agar polemik ini tidak diperpanjang menjadi konsumsi politik yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Bestari mengungkapkan, “Pak Jokowi tidak berkomentar soal itu dan itu suara kami,” menegaskan bahwa keputusan PSI menolak Budi Arie adalah hasil mekanisme internal partai. PSI memiliki kriteria ketat dalam menentukan siapa yang dapat bergabung dan siapa yang tidak, dengan mempertimbangkan aspirasi dan suara dari internal partai.
Penolakan terhadap Budi Arie juga merupakan bentuk penegasan posisi politik PSI agar tidak dikaitkan dengan agenda percepatan pemilu. Bestari menyatakan bahwa partainya mendukung pemerintahan yang sedang berjalan dan tidak ingin muncul anggapan bahwa PSI turut mendorong percepatan pemilu. “Kami perlu tegas menunjukkan posisi politik kami agar tidak ada salah persepsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi Arie sendiri menegaskan bahwa pernyataannya terkait percepatan pemilu merupakan analisis pribadi berdasarkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang, bukan dorongan politik untuk mengubah jadwal pemilu. Pernyataan tersebut muncul dari pengamatannya terhadap perkembangan gerakan mahasiswa dan aspirasi publik, dan bukan mewakili kehendak politik tertentu.
Dia menyatakan, “Kalau soal pemilu dipercepat atau sesuai jadwal, lebih bagus. Kami sepakat pemilu lima tahun sekali sebagai dasar reformasi.” Hal ini penting sebagai bahan pembelajaran untuk menghadapi dinamika politik secara cermat tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Dengan demikian, sikap PSI yang menolak Budi Arie merupakan keputusan internal yang jelas dan tegas untuk menjaga integritas partai serta posisi politiknya di tengah dinamika politik nasional. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pernyataan-pernyataan yang menimbulkan polemik tidak selalu mencerminkan sikap resmi partai atau Presiden Jokowi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
