M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Menanggapi ramainya isu perbincangan di media sosial terkait dugaan penyimpangan dan ketentuan anggaran menu Ramadan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, bahwa anggaran bahan makanan pada MBG ditetapkan sebesar Rp8.000-Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Lembaga ini memberi waktu satu bulan bagi seluruh Mitra atau Yayasan pengelola SPPG untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap ribuan dapur gizi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia, melalui sistem pelaporan berbasis foto dan video yang terintegrasi secara digital. Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel bagi lebih dari 82 juta penerima manfaat.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan, karena sejumlah oknum diduga memanfaatkan celah dengan mendaftarkan yayasan tanpa memiliki dapur, berpotensi modus jual beli dapur.
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng), menghadapi tantangan serius. Dari 2.753 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan, baru 335 unit yang beroperasi. Artinya, Jateng masih membutuhkan tambahan 2.418 SPPG untuk menyukseskan program ini.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menyelesaikan beberapa insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti yang terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) dan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka rencana program Pengadaan Tambak Udang dan Budidaya Udang Vanamei Intensif dan demi mendukung target pencapaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir terbesar komoditas Udang Vanamei, maka KKP yang diwakili oleh Wahid selaku Ketua Tim Pembudidayaan mengadakan rapat penting bersama Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme (GPMP) yang diwakili oleh Ketua Umum GPMP, Andreas Benaya Rehiary.
