Ganjar Pranowo Tegaskan PDIP sebagai Kekuatan Penyeimbang Pemerintah
M-Radar News, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah dan mendorong kader untuk responsif terhadap persoalan publik. Hal ini disampaikan Ganjar saat menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan dalam acara di Surabaya.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hati PDIP sama dengan pemerintah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kesamaan cita-cita tidak berarti harus bergabung dengan koalisi. “Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Namun, Ganjar menekankan bahwa kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan. “Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar check and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak,” ujarnya.
Ganjar menegaskan posisi PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia mengatakan PDIP tetap menghormati Presiden. “Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” imbuh Ganjar.
Sementara itu, dalam acara di Surabaya, Ganjar meminta partai politik memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kader yang responsif terhadap persoalan publik. Hal ini merujuk pada temuan dalam disertasi doktor Pengamat Politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
“Maka disertasi itu menjadi penting tapi juga minimal buat partai-partai seperti kami dari PDI Perjuangan ya bisa dijadikan referensi alat bantu kita untuk lebih bagus lagi menyiapkan diri, memperbaiki diri itu bagus,” kata Ganjar usai menghadiri sidang terbuka promosi doktor Pangi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Senin (20/7).
Ketua DPP PDIP itu hadir karena diundang sebagai teman kuliah pascasarjana. Ia tertarik dengan pembahasan disertasi berjudul “Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.” Disertasi tersebut mengulas berbagai faktor yang memengaruhi split ticket voting, termasuk pengalaman di Amerika Serikat yang menerapkan pilihan berbeda antara eksekutif dan legislatif sebagai mekanisme check and balance.
Namun, Ganjar mempertanyakan apakah teori tersebut berlaku di Indonesia. Menurut dia, perilaku pemilih di Indonesia cenderung dipengaruhi banyak faktor, termasuk preferensi atau selera politik. “Maka ketika kita diberikan kesempatan bertanya saya tanyakan, bukankah di Indonesia itu kalau memilih kandidat, pusat, daerah, legislatif, eksekutif itu hanya karena selera. Hari ini seleranya dipilih ya dipilih. Hari ini seleranya tidak ya tidak. Dan itu bisa dipengaruhi banyak faktor,” ujarnya.
Hasil penelitian Pangi juga menunjukkan tingkat kedekatan PDI Perjuangan dengan masyarakat relatif tinggi. Temuan itu menjadi tantangan bagi partainya untuk terus menjaga kedekatan dengan rakyat melalui kerja nyata. Ganjar mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi partainya adalah bagaimana menyiapkan masyarakat sekaligus kader agar semakin lekat dengan partai dan memiliki identitas kepartaian yang kuat.
“Kader PDI Perjuangan harus selalu berpihak kepada rakyat serta menjauhi praktik korupsi apabila ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian cepat, seluruh unsur partai harus segera turun tangan, baik dari jajaran struktural, legislatif, maupun eksekutif. Para kader tidak perlu menunggu perintah untuk bergerak, melainkan harus sigap dan cepat merespons setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Soal dinamika politik ke depan, Ganjar mengatakan biarlah waktu yang menjawab. “Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
