Presiden Prabowo Tegaskan Digitalisasi Pemerintahan untuk Percepat dan Permudah Pelayanan Publik
M-Radar News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi yang modern, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
Melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi, pemerintah ingin memastikan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran, serta mampu memangkas birokrasi yang berbelit.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden juga menyoroti masih banyaknya aplikasi pelayanan publik yang berjalan sendiri-sendiri sehingga menyulitkan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat integrasi sistem digital agar masyarakat tidak lagi dibebani proses administrasi yang berulang.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ujar Presiden.
Prabowo menjelaskan, implementasi digitalisasi telah memberikan hasil positif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, program tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Ia mengatakan, sebelum sistem digital diterapkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus dokumen dan mendaftar bantuan. Kini, seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara gratis sehingga lebih efisien dan mengurangi beban masyarakat.
“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” katanya.
Presiden menekankan, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan seluruh data pemerintah, mulai dari data kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan hingga data penerima bantuan sosial. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Kepala Negara mengingatkan, agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang menerima bantuan akibat data yang tidak diperbarui, maupun warga miskin yang justru terlewat karena kendala administrasi.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan, bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan pelayanan melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga kini, MPP telah tersedia di 313 kabupaten/kota dan mampu melayani hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi.
Untuk iti, Prabowo berharap transformasi digital terus diperluas sehingga seluruh layanan yang memungkinkan dapat diakses secara daring. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
