Mendagri Apresiasi Tender Rakyat dalam Program BSPS di Bandung, Dinilai Perkuat Transparansi
M-Radar News, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang dikenal dengan istilah “tender rakyat” dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program ini dinilai mampu memperkuat transparansi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung simulasi tender rakyat di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (25/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, para pemilik toko bahan bangunan menampilkan jenis material dan harganya secara terbuka kepada calon penerima bantuan.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya di hadapan masyarakat yang hadir. “Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujarnya.
Menurut Mendagri, mekanisme tender rakyat memungkinkan persaingan harga yang sehat. Para pemilik toko berlomba menawarkan harga terbaik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan bangunan berkualitas dengan biaya lebih murah. “Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” sambungnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri juga berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia mengecek dan memverifikasi data bahan bangunan serta harga yang dipajang. Ia menegaskan bahwa keterbukaan ini menjadi kunci keberhasilan program BSPS.
Selain itu, Mendagri menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung MBR. Salah satunya adalah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. “Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” tambahnya.
Mendagri berharap kemudahan tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala daerah tidak khawatir terhadap kebijakan ini. Menurutnya, peningkatan pembangunan rumah akan memberikan dampak ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tandasnya.
Kegiatan peninjauan itu turut dihadiri anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta pihak terkait lainnya. Menteri PKP Maruarar Sirait juga mendampingi Mendagri sepanjang acara.
Dengan adanya mekanisme tender rakyat, program BSPS diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan hunian layak bagi MBR. Transparansi yang tercipta juga menjadi contoh bagi program-program bantuan lainnya di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
