Pemprov Jateng Targetkan Sekolah Rakyat Permanen Mulai Beroperasi 31 Juli 2026
M-Radar News, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan Sekolah Rakyat Permanen ditargetkan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026.
Menjelang operasional perdana, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan para kepala sekolah terus mematangkan berbagai persiapan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, secara konsep seluruh Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi sesuai jadwal tersebut. Namun, sejumlah persoalan teknis masih terus diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi.
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kami terus berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” ujar Sumarno saat mewakili Gubernur Jateng dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen di Aula Dinas Sosial Provinsi Jateng, Senin (20/7/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Dinas Sosial dari kabupaten/kota lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta para kepala Sekolah Rakyat.
Menurut Sumarno, salah satu tantangan yang dihadapi adalah rekrutmen peserta didik jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel, sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki jumlah pendaftar lebih banyak.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mempercepat penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Pasalnya, seluruh peserta didik Sekolah Rakyat permanen akan menjalani pendidikan dengan sistem berasrama.
“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus mengejar penyelesaian pembangunan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum 31 Juli,” kata Sekda Sumarno.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti ketersediaan air bersih. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sementara melalui penyediaan tangki air atau solusi lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Di samping itu, Sumarno menginstruksikan seluruh pemerintah daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses penyelesaian, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” tegas Sekda Sumarno.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kualitas fasilitas pendidikan maupun asrama harus memenuhi standar yang layak.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari mengakui pembangunan asrama Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo, yang dikerjakan Kementerian PU masih berlangsung. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.
Sebanyak 188 peserta didik telah disiapkan untuk mengikuti tahun ajaran perdana di SRMA 17 Surakarta dan nantinya akan menempati Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur menambahkan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait menargetkan seluruh kendala dapat segera diselesaikan, sehingga seluruh Sekolah Rakyat siap beroperasi secara optimal pada tahun ajaran 2026/2027.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
