Rakor Pembangunan Wilayah Bali Sinkronkan Program Pusat-Daerah, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Rakor yang dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta jajaran pemerintah daerah itu bertujuan menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Fokus pembahasan meliputi penguatan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menyampaikan sektor pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sementara wisatawan nusantara sekitar 9,3 juta orang.
Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dibanding jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa. “Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun atau setara 50 persen kontribusi pariwisata nasional.
Menurut Koster, capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen. Bali juga mencatat tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.
Meski demikian, Koster mengingatkan tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur.
Selain itu, persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai pelanggaran.
Pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut terintegrasi dari lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama saat musim mudik maupun hari besar keagamaan.
Selain itu, pengembangan pelabuhan terintegrasi juga menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. “Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pembangunan Bali membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut AHY, rakor tersebut menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah kementerian mendapat penugasan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Selain itu, pemerintah juga mendorong studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Peran BUMN juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut serta mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.
Lebih lanjut, AHY menegaskan, pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengesampingkan karakteristik dan kearifan lokal Bali. “Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Komitmen itu akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala agar seluruh program berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
