HNW Minta Pemerintah Serius Antisipasi Proyeksi 19 Ribu Kematian Akibat El Nino
M-Radar News, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah serius menindaklanjuti proyeksi Climate Impact Lab terkait potensi dampak panas ekstrem akibat El Nino.
Climate Impact Lab memproyeksikan sekitar 19.300 kematian tambahan akibat panas ekstrem di Indonesia, selama periode September 2026 hingga Februari 2027. Angka tersebut merupakan hasil pemodelan dan bukan jumlah korban yang telah terjadi maupun kepastian jumlah orang yang akan meninggal.
Menurut HNW, proyeksi tersebut harus dipandang sebagai peringatan dini untuk memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat apabila El Nino berkembang sangat kuat dan memicu kombinasi panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memburuknya kualitas udara.
“Angka 19 ribu itu adalah proyeksi, bukan vonis. Justru karena masih merupakan proyeksi, pemerintah yang diperintahkan oleh Konstitusi untuk melindungi seluruh warga Indonesia memiliki ruang untuk melakukan pencegahan dan persiapan untuk lindungi semua warga bangsa. Jangan sampai baru bergerak setelah korban berjatuhan,” kata HNW di laman fraksi.pks.id, Sabtu (26/9/2026).
HNW yang juga merupakan anggota Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menilai perhatian pemerintah terhadap El Niño tidak boleh hanya berfokus pada pertanian, pangan, dan ketersediaan air.
Menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino ekstrem.
Panas Ekstrem Jadi Risiko Kesehatan
HNW mengatakan, panas ekstrem perlu diperlakukan sebagai salah satu risiko kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Kelompok tersebut meliputi lansia, bayi dan anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat dengan penyakit kronis atau kondisi kesehatan tertentu, pekerja luar ruang, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses air dan layanan kesehatan terbatas.
“Selama ini El Nino sering dibicarakan sebagai persoalan kekeringan, pangan, dan karhutla. Padahal, ada satu dimensi yang tidak boleh dilupakan, yaitu keselamatan manusia akibat panas ekstrem. Ini harus masuk dalam perencanaan kesiapsiagaan pemerintah,” ujar HNW.
Ia menekankan, peringatan mengenai kondisi cuaca dan iklim ekstrem tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi. Peringatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah perlindungan masyarakat di lapangan.
“Peringatan dini harus berujung pada tindakan dini. Jika BMKG sudah memberikan peringatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dunia usaha, dan masyarakat harus mengetahui tindakan yang perlu dilakukan,” tegasnya.
Minta Kesiapan Infrastruktur Diperkuat
HNW juga meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur apabila panas ekstrem terjadi bersamaan dengan kekeringan dan karhutla.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), fasilitas kesehatan, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim.
Namun, seluruh sistem tersebut harus dipastikan terhubung dan mampu bekerja cepat ketika berbagai risiko terjadi secara bersamaan.
“Pertanyaannya bukan sekadar apakah kita memiliki BMKG, BNPB, BPBD, atau fasilitas kesehatan. Pertanyaannya adalah apakah peringatan dari BMKG otomatis diikuti langkah perlindungan masyarakat di lapangan,” kata HNW.
Ia mencontohkan perlunya memastikan kesiapan rumah sakit dan puskesmas di daerah rawan, ketersediaan air bersih, ketahanan listrik, pemantauan kelompok rentan, serta kesiapan menghadapi peningkatan gangguan kesehatan akibat panas dan asap.
Selain itu, mekanisme komunikasi publik juga perlu diperkuat ketika kondisi panas mencapai tingkat berbahaya.
“Jangan sampai infrastrukturnya ada, tetapi tidak terintegrasi. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi masyarakat tidak diedukasi sehingga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan,” ujar HNW.
El Nino dan Karhutla Harus Diantisipasi Bersamaan
HNW mengingatkan dampak El Nino dapat saling memperkuat. Kondisi kering dapat meningkatkan risiko karhutla, sedangkan karhutla dapat memperburuk kualitas udara.
Kombinasi panas ekstrem dan kualitas udara yang buruk, lanjutnya, dapat meningkatkan tekanan terhadap kesehatan masyarakat.
“Karena itu, pemerintah jangan melihat El Niño secara sektoral. Jangan hanya Kementerian Pertanian yang bergerak karena persoalan pangan atau BNPB karena persoalan bencana. Kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari respons nasional,” jelas HNW.
Ia mendorong koordinasi antara BMKG, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dilakukan dalam satu kerangka kesiapsiagaan.
Dorong Pemetaan Wilayah dan Kelompok Rentan
HNW juga meminta pemerintah segera memetakan wilayah yang menghadapi kombinasi risiko panas ekstrem, kekeringan, keterbatasan air, karhutla, dan buruknya kualitas udara.
“Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Pemerintah harus mengetahui daerah mana yang paling rawan, siapa kelompok masyarakat yang paling rentan, serta intervensi apa yang harus dilakukan sebelum kondisi menjadi darurat,” katanya.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar sumber daya pemerintah dapat diarahkan secara tepat, termasuk untuk penyediaan air bersih, penguatan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, pencegahan karhutla, dan kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Minta DPR Awasi Kesiapan Pemerintah
HNW mendorong Komisi VIII DPR RI, menguji secara konkret kesiapan BNPB dan Kementerian Sosial dalam menghadapi skenario El Niño ekstrem, khususnya dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan kesiapan pemerintah daerah.
“BNPB perlu menjelaskan peta wilayah prioritas, kesiapan rencana kontinjensi BPBD, kapasitas distribusi air dan logistik darurat, dukungan Dana Siap Pakai, serta mekanisme koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Sosial memastikan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin dengan balita, serta penghuni panti sosial, masuk dalam prioritas perlindungan.
Menurut HNW, karena ancaman El Niño juga berkaitan dengan kesehatan, meteorologi, sumber daya air, ketenagakerjaan, pertanian, serta pengendalian karhutla, pengawasan perlu dilakukan secara lintas sektor sesuai lingkup tugas masing-masing.
“Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya instrumen yang sudah dimiliki, tetapi juga kapasitas, jangkauan layanan, dan kecukupannya untuk menghadapi skenario terburuk secara bersamaan,” katanya.
Jadikan Proyeksi sebagai Momentum Pencegahan
HNW menegaskan, pemerintah masih memiliki waktu untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampak El Niño mencapai tingkat yang lebih berat.
“Proyeksi itu seharusnya menjadi alarm, bukan membuat masyarakat panik. Pemerintah harus menggunakan waktu yang ada untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kombinasi risiko panas, kekeringan, dan karhutla tinggi,” katanya.
HNW berharap, seluruh peringatan dini dapat benar-benar sampai kepada masyarakat dan diikuti intervensi konkret.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya apakah pemerintah sudah mengeluarkan peringatan. Ukurannya adalah apakah peringatan itu mampu mencegah masyarakat menjadi korban,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
