Terungkap, Alasan PSI Tolak Budi Arie: Murni Aspirasi Internal Partai
M-Radar News, Solo – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus menegaskan, bahwa penolakan terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan PSI merupakan keputusan internal partai.
Bestari memastikan sikap tersebut bukan arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meskipun dirinya baru saja bertemu dengan Jokowi di kediaman pribadinya di Solo.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam, pada Senin (31/8/2026). Dalam pertemuan itu, Bestari dan Jokowi membahas sejumlah isu politik terkini, termasuk polemik pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.
Menurut Bestari, Jokowi menegaskan, bahwa pernyataan Budi Arie terkait percepatan pemilu tidak merepresentasikan pandangan maupun sikap dirinya.
Jokowi juga meminta agar polemik tersebut tidak diperpanjang menjadi konsumsi politik yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pak Jokowi tidak berkomentar soal itu, dan itu suara kami,” kata Bestari dikutib tribunsolo, Selasa (1/9/2026).
Bestari menjelaskan, keputusan PSI untuk tidak menerima Budi Arie merupakan bagian dari mekanisme internal partai. PSI memiliki sejumlah kriteria dalam menentukan pihak yang dapat bergabung, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi dan suara dari internal partai.
Ia juga menegaskan, sikap tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya PSI memperjelas posisi politiknya di tengah polemik mengenai wacana percepatan Pemilu 2029.
Menurut Bestari, PSI mendukung pemerintahan yang sedang berjalan dan tidak ingin sikap partai tersebut ditafsirkan sebagai dukungan terhadap agenda percepatan pemilu.
“Kami perlu tegas menunjukkan posisi politik kami agar tidak ada salah persepsi,” ujarnya.
Sementara itu, Budi Arie sebelumnya menjelaskan, bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu merupakan analisis pribadi terhadap dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
Budi Arie menegaskan, bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan dorongan politik untuk mengubah jadwal Pemilu 2029.
Ia menyebut, pandangannya muncul dari pengamatan terhadap perkembangan gerakan mahasiswa dan aspirasi publik. Ia juga menegaskan, bahwa dirinya tetap berpandangan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sesuai amanat reformasi.
“Kalau soal pemilu dipercepat atau sesuai jadwal, lebih bagus. Kami sepakat pemilu lima tahun sekali sebagai dasar reformasi,” ujarnya.
Dengan penegasan tersebut, PSI berupaya memastikan bahwa sikap partai terkait Budi Arie merupakan keputusan internal dan tidak berkaitan dengan arahan Jokowi.
PSI juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan serta menempatkan isu mengenai jadwal pemilu sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu disikapi secara cermat agar tidak berkembang menjadi polemik yang tidak produktif.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
