TPAKD Jateng Perkuat Literasi Keuangan hingga Desa, Lindungi Warga dari Pinjol dan Judol
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, hingga judi online (judol), sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan, bahwa percepatan akses keuangan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembentukan ekosistem keuangan yang inklusif perlu terus dipercepat, karena masih banyak potensi ekonomi di kabupaten dan kota yang belum tergarap secara optimal.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana layanan keuangan dapat menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan dan desa,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Jateng 2026, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (18/06/2026).
Gubernur Luthfi menjelaskan, pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan aman guna mendukung pengembangan usaha. “UMKM di berbagai daerah memerlukan akses kredit yang lebih besar, terutama kredit mikro,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno mengatakan, tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Selain masih adanya keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, perkembangan teknologi juga memudahkan akses terhadap pinjaman ilegal maupun praktik judi online.
“Sekarang pinjam uang bisa dilakukan dari kamar sendiri tanpa diketahui orang lain, bahkan keluarga. Namun, yang diakses justru pinjaman ilegal. Begitu juga dengan judi online yang kini dapat dimainkan secara mudah dan menyasar berbagai kalangan,” ujarnya disela kegiatan.
Karena itu, lanjut Sumarno, edukasi keuangan harus diperluas hingga ke pelosok desa agar masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan berada dalam pengawasan regulator.
Ia mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jateng, Hidayat Prabowo menjelaskan, bahwa fokus program TPAKD tahun 2026 meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai sektor pangan perlu menjadi perhatian bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Hidayat.
Ia menambahkan, berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Selain itu, kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh 2,32 persen. Sementara penyaluran kredit UMKM telah mencapai Rp206,54 triliun.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jateng, Noor Nugroho menegaskan, komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan BI-Fast.
“Kami akan terus bersinergi dengan Pemprov Jawa Tengah dan OJK untuk mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Berbagai program TPAKD di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, Program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.
Adapun Program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp1,45 triliun yang telah dimanfaatkan lebih dari 75 ribu debitur. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur di Jawa Tengah.
Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa, Pemprov Jateng berharap, masyarakat semakin terlindungi dari praktik keuangan ilegal sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (ed/hm)
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
