DBH Jakarta Dipotong Rp15 Triliun, Pramono Anung Cari Pembiayaan Alternatif
M-Radar News, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipotong Rp15 triliun oleh pemerintah pusat. Keputusan itu diambil untuk menghindari dampak psikologis dan sosial seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19, ketika pemotongan TKD disebut memicu seorang pegawai mengakhiri hidupnya.
Dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR, dan DPD di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (30/7/2026), Pramono mengungkapkan bahwa sejak awal ia menetapkan tiga pos anggaran yang tidak boleh dikurangi: pendidikan, kesehatan, dan TKD ASN. Untuk menutup celah anggaran akibat pemotongan DBH, Pemprov DKI mengembangkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) seperti penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun, pemanfaatan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang transparan, serta kerja sama dengan pihak swasta.
Pramono menegaskan bahwa obligasi daerah hanya akan digunakan untuk sektor produktif seperti rumah sakit, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk belanja konsumtif. Beberapa proyek infrastruktur seperti Taman Semanggi, pedestrian Dukuh Atas, dan penataan Bundaran HI telah dibiayai tanpa menggunakan APBD murni. Skema tersebut memungkinkan APBD difokuskan pada program-program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Pramono memiliki ‘jalur tol’ komunikasi politik dengan pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Banggar Said Abdullah, yang berasal dari partai yang sama (PDIP). Jalur itu dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan DBH Jakarta di tingkat pusat.
Pramono juga mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang membantu Jakarta tetap membangun di tengah keterbatasan anggaran. Dengan tata kelola yang transparan, ia optimistis Jakarta dapat terus menjalankan pembangunan tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi warganya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
