Gubernur Bali Siap Kolaborasi dengan DPRD Sempurnakan Perubahan APBD 2026
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Senin (14/9/2026).
Gubernur mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Bali. Menurutnya, kritik, saran, masukan, dan catatan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.
Ia menegaskan, APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, pengelolaan APBD diarahkan agar semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Fokus Tingkatkan PAD
Salah satu perhatian yang disampaikan Gubernur berkaitan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Bali, akan mengoptimalkan PAD melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Upaya tersebut tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan sehingga peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Pemprov Bali, juga akan memperkuat pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Setiap penerimaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.
Belanja Daerah Harus Produktif
Di sisi belanja, Gubernur Koster menegaskan, peningkatan anggaran harus diarahkan kepada program prioritas dan produktif.
Efisiensi anggaran, kata dia, tidak dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemprov Bali, juga akan memperkuat pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan program agar laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan capaian di lapangan.
Perhatian juga diberikan terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah akan mendorong pelaksanaan proyek prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Dorong Pemerataan Pertumbuhan
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali.
Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat, akan terus didorong untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan menghindari konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.
Pemanfaatan aset daerah secara produktif turut menjadi perhatian, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism.
Pembiayaan dan Hibah Diperketat
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan rencana pinjaman daerah, Gubernur memastikan kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan dengan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.
Penggunaan SiLPA harus sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara pinjaman daerah akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Pengelolaan hibah juga akan diperkuat melalui verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi manfaat.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.
Selain sektor anggaran, Pemprov Bali juga akan memperkuat pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan produksi pangan, serta memperluas kesempatan kerja.
Persoalan harga tanah dan hunian, tata ruang, investasi, pengelolaan lingkungan, sampah, transportasi publik, kesehatan, hingga pencegahan kebakaran hutan dan mangrove juga menjadi bagian dari perhatian dalam arah pembangunan Bali.
Diakhir, Gubernur menegaskan, seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bagian dari pembahasan Perubahan APBD 2026. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
