DPR Soroti Ketidakakuratan Data Desil, Pemerintah Andalkan AI untuk Perbaikan dan Penyaluran Bansos Lebih Tepat
M-Radar News, Jakarta – Ketidakakuratan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan utama DPR yang menilai hal ini berpotensi menghambat penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah tengah mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna memperbaiki dan mengintegrasikan data desil masyarakat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa AI akan mempermudah pertukaran data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga data desil masyarakat dapat diperbaiki dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih adil. “Dengan AI, data terintegrasi dan tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan kondisi sebenarnya,” ujarnya dalam Jakarta Investment Festival 2026, Jumat (28/8/2026).
Namun, DPR dari berbagai komisi menegaskan perlunya perbaikan data yang akurat dan transparan. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, mengungkapkan banyak kasus ketidaktepatan data desil yang menyebabkan bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah tidak tepat sasaran, termasuk sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran yang terhambat mendapatkan bantuan. Ia juga menemukan kasus anak tukang becak yang masuk dalam desil 9, yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menambahkan bahwa ketepatan data desil bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap berbagai program bantuan. Ia mendesak pemerintah membuka kriteria dan variabel penentuan desil secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. “Verifikasi, sinkronisasi, dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur paling rendah harus dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoreksi dan memvalidasi ulang data desil DTSEN setelah banyak keluhan masyarakat yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyoroti adanya exclusion dan inclusion error hingga 68 persen yang menunjukkan ketidakakuratan data yang dapat berdampak pada kebijakan dan penyaluran bansos.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran mutlak pendapatan atau kemiskinan. Namun demikian, BPS berkomitmen untuk memperbaiki data agar kebijakan pemerintah yang menggunakan data ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya teknologi AI sebagai solusi perbaikan data, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi kesalahan data yang selama ini terjadi. Luhut juga mengimbau masyarakat yang merasa berhak untuk segera mendaftar bantuan sosial agar dapat terdata dengan baik.
Perbaikan data desil menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan sosial dan efektivitas program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
