Terima Kunjungan Banggar DPR RI, Gubernur Koster Minta Dukungan APBN Perkuat Infrastruktur Strategis Bali
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menopang pariwisata, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Dewata.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menyampaikan karakteristik pembangunan Bali, yang berbeda dengan daerah lain. Menurutnya, pembangunan di Bali tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga harus memperhitungkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Koster menjelaskan, Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Konsep tersebut diterapkan melalui prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia menyebut, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara itu, pada 2024 devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
Menurut Koster, besarnya kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata nasional perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Bali antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan pengelolaan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Gubernur Koster menyebut sejumlah proyek strategis yang membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional, konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja-Mengwi, serta Jalan Lingkar Bali.
Dukungan juga diperlukan untuk konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, konektivitas Nusa Penida, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, serta pengembangan pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain infrastruktur konektivitas, Koster mendorong dukungan terhadap penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi perhatian. Menurutnya, pembangunan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu juga meminta pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan. Orientasi pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuh Gubernur Koster.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Syarief menjelaskan, alokasi anggaran kepada daerah tidak semata-mata tercermin dalam transfer langsung. Sebagian anggaran juga disalurkan melalui program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan manfaatnya dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Ia mencontohkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
Banggar DPR RI juga mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, mengenai potensi dan tantangan pembangunan daerah. Bali dinilai memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.
Karena itu, pembangunan infrastruktur, kualitas lingkungan, pelayanan publik, dan pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
