Walikota Surabaya Ungkap Alasan Rotasi 13 Kepala Perangkat Daerah Sepanjang Tahun Terakhir
M-Radar News, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan di balik rotasi 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepanjang tahun terakhir. Pergantian posisi tersebut murni didasarkan pada evaluasi kinerja dan pencapaian target yang telah disepakati.
Wali Kota Eri menegaskan, bahwa bongkar-pasang jabatan di tubuh Pemkot Surabaya tidak didasari oleh faktor subjektif atau keterikatan personal (like and dislike). Setiap kepala dinas mengemban tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh program kerja mampu menghasilkan output dan outcome yang jelas.
“Setiap pekerjaan di Kota Surabaya pasti kita lihat output dan outcome-nya. Ada 13 kepala dinas yang berganti dalam waktu satu tahun karena mereka tidak mampu mencapai target yang telah dijanjikan,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (7/10/2026).
Eri mengibaratkan peran kepala daerah layaknya seorang pemimpin orkestra yang bertugas mengarahkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar pembangunan berjalan selaras.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga. “Wali kota atau kepala daerah di Surabaya tidak akan ada artinya jika rakyat tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” tuturnya.
Perubahan Pola Kerja ASN dan Efisiensi Layanan Digital Guna memperkuat kualitas pelayanan publik, Pemkot Surabaya turut mengubah pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para pegawai kini didorong untuk lebih sering turun ke lapangan dan berkantor di balai RW agar lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami ubah cara kerjanya. PNS dan ASN tidak lagi hanya duduk di kantor, tetapi bekerja di balai RW supaya bisa menyerap dan melayani kebutuhan warga secara langsung,” jelas pria yang akrab disapa Cak Eri tersebut.
Ia menambahkan, rancangan pelayanan publik di Surabaya disusun berbasis siklus hidup manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut.
Selain reformasi pola kerja ASN, Pemkot Surabaya juga memangkas ratusan aplikasi layanan digital menjadi hanya dua platform utama, yaitu:
– KantorKu: Digunakan internal pemerintah untuk tata kelola administrasi dan operasional.
– WargaKu: Kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Cak Eri menekankan, bahwa kebijakan pemerintah daerah wajib selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ia membeberkan tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin diantaranya sebagai berikut:
1. Penurunan angka kemiskinan
2. Penekanan tingkat pengangguran terbuka
3. Penurunan prevalensi stunting
4. Menekan angka kematian ibu dan anak
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Penurunan angka gini rasio (ketimpangan)
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
“Tujuan negara sudah jelas. Visi-misi wali kota maupun gubernur harus sejalan dengan tujuan tersebut. Jika ketujuh indikator ini tidak menunjukkan perubahan positif, maka kepala daerah dapat dikatakan gagal dalam menjalankan tugasnya,” tegas Cak Eri
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
