Didukung Komisi III DPR RI, Kapolri Tegaskan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas
M-Radar News, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan mengoptimalkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Kapolri juga mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut. Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Usai rapat, Jenderal Suyudi mengatakan, dukungan Komisi III DPR RI menjadi dorongan bagi jajaran penyidik Bareskrim Polri untuk menuntaskan pengungkapan kasus tersebut secara profesional dan berdasarkan alat bukti.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.
Ia menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Kapolri menegaskan, Polri berkomitmen mengoptimalkan proses penegakan hukum guna menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian Presiden RI dan sejumlah tokoh politik maupun masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Kapolri juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara maksimal. Ia memastikan proses pengusutan akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.
Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penerbitan laporan polisi tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan perbuatan serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait. Polri menyatakan penanganan perkara akan didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
