Desk Investasi Hadir di Jateng, BKPM Targetkan Perizinan 12 Kawasan Industri Rampung dalam Sebulan
M-Radar News, Semarang – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghadirkan Desk Investasi di Jawa Tengah (Jateng), untuk mempercepat realisasi penanaman modal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran fasilitas tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi. Dia berharap, Desk Investasi mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan yang selama ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Luthfi, investasi menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 yang mencapai 5,83 persen secara tahunan (year on year).
Sementara itu, realisasi investasi Jateng sepanjang Januari-September 2026 tercatat mencapai Rp72,54 triliun. Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.
Gubernur Luthfi menilai, keberadaan Desk Investasi menjadi langkah strategis untuk mengurai berbagai hambatan (bottleneck) perizinan, khususnya yang membutuhkan koordinasi lintas instansi pemerintahan.
“Kawasan industri adalah salah satu upaya daerah menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Hari ini triwulan III investasi kita sudah Rp72,5 triliun, ditambah lagi dari Vietnam Rp10 triliun, sudah Rp82 triliun Jateng bisa tarik investasi,” ujarnya kepada wartawan di Grhadika Bhakti Praja, Rabu (11/11/2026).
Dengan capaian tersebut, dia optimistis realisasi investasi Jawa Tengah mampu memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp99,09 triliun.
Optimisme itu ditopang kondisi wilayah yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga bandara.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri. Jawa Tengah memiliki sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang dapat menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.
“(Sebanyak) 340.000 itu serapan tenaga kerja didukung pula oleh sekolah vokasi, kemudian Balai Latihan Kerja, politeknik untuk menampung sumber daya manusia yang kita salurkan ke kawasan industri di wilayah kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses perizinan terhadap 12 calon kawasan industri baru di Jawa Tengah.
Ke-12 kawasan tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni Rembang, Demak, Kota dan Kabupaten Semarang, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Boyolali, serta Grobogan.
Menurut Todotua, pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri agar calon investor lebih mudah memperoleh lokasi usaha tanpa harus menghadapi kesulitan dalam mencari dan menyiapkan lahan.
Dia menargetkan proses klarifikasi terhadap 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut segera dilakukan. Bahkan, perizinan ditargetkan dapat diterbitkan paling lambat 30 hari setelah pertemuan berlangsung.
“Paling lama 30 hari setelah dari sini, kita akan panggil 12 pelaku usaha kawasan industri, kita klarifikasi, paling lambat 30 hari kita sudah keluarkan izin kawasan industrinya,” urainya.
Todotua menjelaskan, Desk Investasi dibentuk untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan perizinan, terutama pada proyek investasi bernilai besar, berisiko tinggi, serta membutuhkan koordinasi dan persetujuan lintas kementerian.
Tidak hanya melayani investasi di Jawa Tengah, fasilitas tersebut juga akan melakukan pendekatan jemput bola terhadap berbagai rencana penanaman modal di Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Desk Investasi Jateng ditempatkan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.
Selain Jawa Tengah, fasilitas serupa telah tersedia di Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Pemerintah juga berencana memperluas keberadaan Desk Investasi ke Makassar dan Balikpapan.
“Kita taruh personel di sini. Nanti personel kita akan berakselerasi dengan teman-teman DPMPTSP provinsi, kabupaten, kota maupun para pelaku usaha juga bisa langsung,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
