DPC PKB Sidoarjo dan 18 DPAC Dikukuhkan, Rizza Ali Targetkan 22 Kursi dan Menang Pilkada 2029
M-Radar News, Sidoarjo – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo bersama 18 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kabupaten Sidoarjo, masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Sun City Sidoarjo, Minggu (4/10/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi internal PKB Sidoarjo dalam menghadapi agenda politik lima tahun ke depan, termasuk Pemilu dan Pilkada 2029.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPW PKB Jatim sekaligus Anggota DPR RI periode 2024-2029 Dapil Jatim VII Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPW PKB Jatim sekaligus Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslachah, serta Sekretaris DPW PKB Jatim Multazamudz Dzikri.
Prosesi pengukuhan jajaran pengurus dibacakan oleh Anik Maslachah. Sementara pembacaan Surat Keputusan (SK) DPP PKB dilakukan Sekretaris DPW PKB Jatim Multazamudz Dzikri.
Ketua DPC PKB Sidoarjo masa bakti 2026-2031, Rizza Ali Faizin mengatakan, pengukuhan pengurus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
“Ini menjadikan semangat kami bagaimana menyiapkan strategi, menyiapkan barisan untuk kerja-kerja politik persiapan Pemilu 2029,” kata Rizza usai kegiatan.
Rizza menyebut, PKB Sidoarjo memasang target cukup tinggi pada Pemilu 2029. Partai tersebut menargetkan mampu meraih 22 kursi legislatif sekaligus memenangkan Pilkada Sidoarjo 2029.
“Target untuk pemilu legislatif adalah 22 kursi dan menang di Pilkada 2029,” ujarnya.
Selain target politik, regenerasi kepengurusan juga menjadi perhatian PKB Sidoarjo. Rizza menyebut, sekitar 70 persen ketua PKB di tingkat kecamatan dari total 18 kecamatan di Sidoarjo berusia di bawah 40 tahun.
Menurutnya, komposisi tersebut menjadi modal untuk mengoptimalkan potensi generasi muda, khususnya kalangan milenial, dalam memperkuat basis politik PKB di Sidoarjo.
“Ini menjadikan semangat dengan adanya bonus demografi. Semangat kita bagaimana meraup suara sebanyak mungkin, khususnya dari kalangan milenial,” jelas Rizza yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo.
Pelibatan generasi muda, lanjut Rizza, tidak hanya dilakukan pada struktur kecamatan, tetapi juga akan diperluas hingga tingkat desa melalui pembentukan ranting.
PKB Sidoarjo juga akan membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik di daerah.
“Salah satunya melalui pembentukan ranting serta pelibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan daerah dan menyerap aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Rizza mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan gedung yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul atau tempat cangkruk bagi generasi muda Sidoarjo.
“Jadi pembentukan ranting dan gerakan-gerakan kerja politik bagaimana kita melibatkan kaum muda dalam mengawal kebijakan daerah, mengawal aspirasi masyarakat, dan sering berdiskusi dengan kaum muda yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar meminta jajaran pengurus PKB Sidoarjo memperkuat ideologi partai sekaligus menjaga hubungan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Gus Halim, PKB memiliki tanggung jawab ideologis untuk mengawal nilai-nilai perjuangan NU melalui jalur politik. “Tugas utama seluruh PKB adalah mengawal ideologi partai. Ideologi PKB adalah ideologi Nahdlatul Ulama,” katanya.
Gus Halim menjelaskan, PKB dan NU memiliki tujuan perjuangan yang sama, meski menjalankan peran melalui jalur yang berbeda. NU bergerak sebagai organisasi sosial keagamaan, sedangkan PKB bergerak melalui jalur politik.
“PKB dan NU itu bukan hal yang berbeda. Tujuannya sama, perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Hanya beda pola, beda metode,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jatim VII itu.
Ia menegaskan, hubungan khidmat PKB kepada NU harus dilakukan tanpa syarat. Menurutnya, dukungan politik dari NU terhadap PKB merupakan hak, bukan kewajiban.
“Khidmat PKB kepada NU mutlak tanpa syarat. Tidak boleh kemudian PKB khidmat ke NU kemudian ada syarat, misalnya naik pemilu didukung. Tidak boleh, karena bukan itu kewajiban NU,” tuturnya.
“Kalau kemudian NU mendukung PKB, itu bukan kewajiban, itu hak. Jadi tolong dibedakan antara kewajiban dan hak,” imbuh Gus Halim.
Ia juga mengingatkan, bahwa secara historis PKB lahir sebagai saluran aspirasi politik warga NU. Karena itu, pengurus dan kader PKB diminta tidak melupakan akar sejarah serta ideologi partai.
“Historis, ideologis, PKB adalah saluran politik warga NU. Itu sejarah dan filosofi pendirinya PKB,” ucapnya.
Menurut Gus Halim, PKB juga memiliki karakter terbuka terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, budaya maupun latar belakang.
Ia mencontohkan keberadaan sejumlah pengurus PKB di daerah yang berasal dari kalangan nonmuslim. Menurutnya, keberagaman tersebut tidak menghilangkan kewajiban kader untuk membangun kerja sama sosial dan menjaga hubungan dengan NU.
“Apapun agama, apapun latar belakang budaya, apapun suku bangsa, kalau masuk PKB maka punya kewajiban yang tidak bisa dihindari, yaitu memikirkan NU,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Halim menekankan agar arah perjuangan politik PKB tetap berlandaskan prinsip rahmatan lil alamin. Menurutnya, isu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan bagian dari perjuangan yang juga selama ini dilakukan NU.
“Karena NU bagi PKB adalah genesanya. Apa yang dikerjakan NU wajib didukung PKB karena pasti sama, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
