Wabup Mimik Idayana Dekatkan Pelayanan Pajak bagi Masyarakat di Tambak Sawah
M-Radar News, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya melalui pembukaan Pelayanan Satu Pintu (One Desk Stop Service) di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru.
Layanan tersebut disosialisasikan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Hj Mimik Idayana, pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Tampak dihadiri pula Camat Waru, kepala desa dan perangkat Desa Tambak Sawah, pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bank Jatim, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta para pimpinan perusahaan di wilayah Tambak Sawah.
Wabup Mimik mengatakan, layanan satu pintu merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, layanan tersebut penting dihadirkan di wilayah Tambak Sawah dan Kecamatan Waru yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Terlebih, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut sehingga kebutuhan pelayanan, mulai perpajakan, perizinan, hingga administrasi kendaraan perusahaan, cukup tinggi.
“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Mimik.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Selain mendorong kepatuhan membayar pajak, Mimik mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga mengapresiasi keberadaan paguyuban perusahaan di wilayah Tambak Sawah. Menurutnya, keberadaan paguyuban dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia berharap, kebersamaan para pelaku usaha di Tambak Sawah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga diharapkan terus ditingkatkan.
“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambak Sawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.
Wabup Mimik juga berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus terjaga. Dengan demikian, akses pelayanan publik semakin mudah sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPPD untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Yudhi, layanan satu pintu di Tambak Sawah merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, layanan serupa telah dilaksanakan dengan dukungan pihak perusahaan. Ke depan, BPPD akan terus melakukan penyempurnaan agar pelayanan perpajakan dapat diberikan secara lebih cepat dan mudah.
“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Yudhi menambahkan, BPPD Sidoarjo memiliki target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada 2026. Untuk itu, dukungan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dinilai penting dalam pencapaian target tersebut.
“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
