Cegah Praktik Titipan dan Pungli, Pemkab Pati Kawal Ketat SPMB 2026
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, berkomitmen penuh memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 berjalan bersih. Segala bentuk praktik titipan, pungutan liar (pungli), maupun gratifikasi ditegaskan tidak mendapat ruang dalam proses seleksi tahun ini.
Komitmen tersebut ditegaskan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dalam kegiatan Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati di Ruang Pragolo Setda Pati, Rabu (24/06/2026).
Kegiatan yang melibatkan seluruh kepala SMP negeri dan Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Pati ini merupakan langkah preventif guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik.
Plt Bupati Chandra menekankan, SPMB bukan sekadar tahapan administrasi, melainkan pelayanan publik strategis yang menentukan kualitas generasi muda.
”Proses ini harus berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Meski sistem sudah berbasis digital, potensi penyimpangan harus tetap diwaspadai melalui pengawasan ketat, karena sistem tetap dijalankan oleh manusia,” tegas Chandra.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan instruksi tegas terkait pengadaan pakaian seragam. Ia mengingatkan sekolah, tenaga pendidik, hingga komite sekolah untuk tidak terlibat dalam penjualan seragam atau bahan seragam kepada peserta didik.
”Pengadaan pakaian seragam adalah tanggung jawab orang tua murid. Sekolah dilarang keras mewajibkan atau membebani orang tua untuk membeli seragam baru saat penerimaan maupun kenaikan kelas,” tandasnya.
Menurut Candra, kepatuhan terhadap aturan ini krusial untuk menjaga integritas lingkungan pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini berada di bawah pengawasan ketat publik dan media.
”Kita semua diawasi masyarakat dan media. Saya minta seluruh penyelenggara pendidikan berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku,” imbuh Candra.
Untuk mewujudkan SPMB yang bersih, Pemkab Pati telah menyiapkan serangkaian langkah, mulai dari penguatan transparansi informasi, pengawasan internal dan eksternal, hingga pemberantasan gratifikasi.
”Satuan pendidikan harus menjadi motor penggerak kondusivitas. Dunia pendidikan yang aman akan melahirkan generasi muda penopang pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kajari Pati, Pj Sekda Kabupaten Pati Siti Subiyati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta jajaran terkait lainnya. (ed/**)
