Botok Cs Desak Pengesahan UU Perampasan Aset, Dedi Mulyadi Beri Catatan Kritis
M-Radar News, Subang – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM bertemu dengan Supriyono alias Botok dan anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Lembur Pakuan, Subang, untuk membahas tuntutan mereka terkait RUU Perampasan Aset.
Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena AMPB dikenal aktif menyuarakan isu-isu nasional dan lokal, termasuk penghapusan pajak PKL dan retribusi jembatan, serta hukuman mati bagi koruptor.
Dalam dialog yang berlangsung pada 1 September 2026, Botok menyampaikan keresahan masyarakat Pati terkait regulasi keuangan yang tidak transparan dan tunjangan pejabat yang besar.
Ia menegaskan, bahwa aspirasi AMPB sudah diperjuangkan sejak aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 dan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Dedi Mulyadi memberikan apresiasi atas komitmen AMPB namun mengingatkan pentingnya merumuskan pasal-pasal RUU dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan.
Ia mengusulkan agar audit investigatif dilakukan lebih awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum penyidikan agar penyidik memiliki bukti kuat berupa hasil audit kerugian negara.
Selain aspek hukum, pertemuan ini juga memunculkan pertanyaan terkait motif politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan, bahwa pertemuan antara Dedi Mulyadi dan AMPB berpotensi memiliki nilai komunikasi politik dan manfaat elektoral bagi gubernur yang memiliki popularitas tinggi.
Iwan mengingatkan agar kegelisahan masyarakat Pati tidak dijadikan panggung pencitraan dan meminta Dedi menjelaskan secara terbuka agenda dan tindak lanjut pertemuan tersebut.
Dedi Mulyadi sendiri memberikan dukungan kepada Botok dan AMPB sebagai gerakan moral yang mengingatkan penyelenggara negara untuk taat pada konstitusi dan supremasi hukum. Ia juga berharap, RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR paling lambat 15 Desember 2026.
Perhatian publik terhadap pertemuan ini juga diwarnai keraguan akan urgensi dan manfaat substansialnya bagi masyarakat Pati. Kritik ini menyoroti perlunya transparansi agar pertemuan politik tidak hanya menjadi simbol kedekatan, melainkan menghasilkan solusi konkret untuk persoalan yang dihadapi masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
