Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pengamat Nilai Evaluasi Kinerja Jadi Faktor Penentu
M-Radar News, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai evaluasi kinerja menteri menjadi faktor utama yang mendorong wacana ini.
Penurunan Kepuasan Publik
Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Penurunan sebesar 30,1 poin persentase dalam sembilan bulan ini dinilai signifikan. Survei memiliki margin of error sekitar ±3,7 persen.
Pengamat politik Kamir Abdullah menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sebagai instrumen evaluasi terhadap menteri berdasarkan capaian program, konsistensi kebijakan, serta kemampuan merespons dinamika ekonomi dan sosial.
Respons Partai Politik
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan menegaskan bahwa menteri yang tidak berkinerja baik layak diganti demi efektivitas pemerintahan. “Kalau tidak berkinerja baik, tentu harus diganti oleh Presiden,” ujarnya. Ia menambahkan pergantian penting untuk memberi manfaat positif bagi rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tidak mengetahui rencana reshuffle dan belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo. “Enggak ada,” kata AHY di Istana Kepresidenan.
Sikap Pemerintah
Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan. Ia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. “Jangan berspekulasi melampaui batas kewenangan,” ujarnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa Presiden belum berencana melakukan reshuffle meskipun evaluasi rutin terus berjalan.
Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu maupun nama menteri yang akan diganti. Isu ini tetap menjadi perhatian publik seiring dengan tekanan terhadap kinerja ekonomi dan sosial pemerintah.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
