Mendagri Sentil Daerah di Sumatera yang Belum Realisasikan Tambahan TKD untuk Penanganan Bencana
M-Radar News, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah daerah di Sumatera yang belum merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk penanganan bencana.
Hal ini disampaikan Mendagri usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,34 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, Rp 10,64 triliun merupakan tambahan TKD yang harus dimanfaatkan oleh daerah terdampak bencana.
Realisasi Anggaran Tambahan TKD Masih Rendah
Mendagri mengungkapkan, realisasi anggaran tambahan TKD di beberapa daerah masih sangat rendah. Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan tercatat telah merealisasikan 60 persen anggaran, sementara Mandailing Natal dan Kabupaten Toba belum merealisasikan anggaran tersebut sama sekali.
Di Aceh, Kabupaten Pidie telah mengimplementasikan 93 persen tambahan TKD, namun Bireuen masih nihil dalam realisasi anggarannya. Tito mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Bireuen, yang menjelaskan bahwa pembayaran untuk pembangunan jalan baru akan dilakukan pada akhir tahun.
Mendagri mengingatkan agar dana tambahan TKD yang sudah diberikan tidak dialihkan untuk keperluan lain di luar penanganan bencana atau disisakan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah pusat akan melakukan pemantauan ketat terhadap penggunaan dana tersebut.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, agar kepala daerah penerima tambahan TKD memanfaatkan anggaran tersebut untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana dan tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
Penyaluran tambahan TKD ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pemanfaatan dana yang tepat dan maksimal diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan membantu masyarakat terdampak kembali pulih.
Dengan adanya pengawasan dan dorongan dari pemerintah pusat, diharapkan seluruh daerah terdampak dapat segera merealisasikan anggaran tambahan TKD agar manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
