Pembahasan Perbedaan Lahan Double Track di Sidoarjo Belum Temui Titik Temu
M-Radar News, Sidoarjo – Pembahasan penyesuaian lahan untuk pembangunan jalur ganda atau double track di Kabupaten Sidoarjo, hingga kini belum menemui titik temu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, masih menunggu kejelasan Right of Way (ROW) atau ruang milik jalan berdasarkan Detail Engineering Design (DED) terbaru.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat paparan penyesuaian DED flyover yang digelar Pemkab Sidoarjo bersama sejumlah instansi terkait di ruang Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Sidoarjo, Selasa (22/9/2026).
Rapat tersebut baru diisi paparan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum hadir dalam pembahasan tersebut.
Perbedaan kebutuhan lahan ini berkaitan dengan rencana pembangunan jalur double track yang akan terintegrasi dengan jalur milik PT KAI. Selain Pemkab Sidoarjo dan PT KAI, pembahasan juga melibatkan BBPJN serta pihak proyek Regional Railway Line (SRL).
Pemkab Sidoarjo, menilai pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
Pemerintah daerah menginginkan kapasitas jalan tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas dalam 15 tahun, tetapi dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sidoarjo mengatakan, perencanaan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya mengurai kemacetan.
“Harapan kami pembangunan ini tidak hanya untuk 15 tahun, hitungannya lebih untuk 30 tahun ke depan supaya mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo masih menunggu kepastian peta bidang dan ROW yang mengacu pada DED terakhir. Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan pembagian serta kebutuhan lahan dari masing-masing pihak.
“Peta bidang itu seperti saya 100, ternyata ketemunya sedikit. Motong berapa-berapanya ini nunggu ROW yang DED yang terakhir yang akan disepakati antara tiga tadi, BP2JN, PT KAI, dan SRL,” katanya.
Selain persoalan lahan, pembahasan juga menyangkut desain jalan dan jalur kereta api. Pemkab Sidoarjo, mempertahankan konsep jalan enam lajur yang berdampingan dengan dua jalur kereta atau skema 6-2.
Sementara itu, terdapat usulan penyesuaian jarak dari Tritis menjadi 13 meter yang berdampak pada perubahan kapasitas jalan menjadi empat lajur dengan dua jalur kereta atau skema 4-2.
Pemkab Sidoarjo menilai skema 4-2 berpotensi membuat kapasitas jalan lebih cepat tidak mencukupi seiring pertumbuhan volume kendaraan. Sebaliknya, konsep 6-2 dinilai lebih mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas hingga sekitar 30 tahun mendatang.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan setelah seluruh pihak terkait, termasuk PT KAI, dapat hadir. Pertemuan lanjutan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan mengenai ROW serta desain akhir yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
