Prabowo Bahas Syarat Rekrutmen Suku Dayak Jadi TNI dan Penanganan Karhutla
M-Radar News, Bogor – Presiden Joko Widodo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para Kepala Staf Angkatan, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah-Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembahasan penyesuaian syarat rekrutmen anggota TNI dari suku Dayak pedalaman.
Presiden Prabowo meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk aktif mengedukasi masyarakat desa mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan bersama. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa edukasi ini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan karhutla di berbagai daerah.
Selain isu karhutla, Presiden juga meminta laporan perkembangan penanganan bencana alam lainnya, seperti pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi Gunung Merapi. Penanganan bencana-bencana ini menjadi perhatian penting dalam rapat koordinasi tersebut.
Salah satu agenda penting lain dalam rapat adalah pembahasan mengenai penyesuaian syarat perekrutan anggota TNI dari masyarakat suku Dayak yang tinggal di pedalaman. Presiden menginginkan proses rekrutmen yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Dayak, agar mereka dapat berkontribusi dalam pertahanan negara. Hal ini merupakan respons atas aspirasi yang disampaikan sebelumnya oleh Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan, yang diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Dalam pertemuan dengan Panglima Jilah, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial di wilayah pedalaman Kalimantan yang dihuni suku Dayak. Instruksi tersebut meliputi pembangunan jalan, sekolah rakyat, dan rumah adat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat sekaligus memperkuat peran mereka dalam pertahanan negara melalui keikutsertaan dalam TNI dan Polri. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi suku Dayak serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan mengatasi karhutla secara bersama-sama.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
