Gubernur Jatim Pimpin Rakor, Evaluasi Anggaran 2022 dan Jatim Outlook 2023
JATIM, (M-RADARNEWS),- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur tentang Evaluasi Anggaran 2022 dan Jatim Outlook 2023. Rapat diikuti Rakor yang diikuti semua Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
“Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni 9 program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim. Orang itu mulia, kalau dia terdidik dan sejahtera. Maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim tetap menjadi komitmen bersama secara serius,” terang Gubernur dalam Rakor, Jumat (06/01/2023) kemarin.
Untuk itu dirinya meminta target penurunan kemiskinan ekstrim segera dipetakan. Pada tahun 2021 terdapat 1900 desa mandiri, dari jumlah tersebut dirinya meminta segera dilakukan updated. “Apakah pergerakannya cukup signifikan di tahun 2023? Kita akan lakukan percepatan penyaluran dana Desa dengan menggelar Rakor mengundang Bapak Menteri Desa,” katanya.
Di Indonesia, selama tiga tahun berturut-turut Kabupaten Madiun progres pencairan dana desa, realiasasinya selalu paling cepat. Kemudian nomor dua adalah Kabupaten Tulungagung. Itu karena mereka melakukan Musrenbangdes dari bulan Mei.
“Saya minta tolong agar updating kategorisasi desa dilakukan kembali secara detail. Karena capaian penurunan kemiskinan, warga menjadi bermartabat diantara tetangga yang lainnya. Rumah mereka kalau hujan jangan sampai bocor. Lantai mereka jangan sampai ada yang berlantaikan tanah,” terangnya.
Khofifah menerangkan, sengaja dirinya ingin memastikan hal itu, karena dua tahun lalu terdapat 125 rumah di Kabupaten Ponorogo tidak berlantai. Untuk itu pihaknya meminta kepada Kepala Bakorwil agar rajin blusukan ke daerah-daerah untuk memastikan apakah program pemerintah sudah dijangkau atau belum.
Terkait masih adanya temuan kasus stunting, Gubernur Khofifah meminta kepada Kepala Bakorwil Pamekasan agar terjun kelapangan mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat, agar kasus tersebut segera teratasi.
Terkait adanya manfaat kandungan sorgum yang dinyakini cukup baik mengatasi stunting, gubernur meminta agar hal itu segera di sosialisasikan pada kader PKK. Peranan PKK ikut dalam mensosialisasikan potensi itu pada masyarakat sangatlah penting untuk mengatasi persoalan stunting.
Selain itu, ada prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam 7 hal. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Keempat, Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal. Kelima, Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
“Kemudian yang Keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan Hidup. Serta ketujuh Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur,” urainya. (rd/jn/kf)
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
