Gubernur Koster Minta Pejabat Pemprov Bali Tancap Gas Percepat Program Pembangunan
M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Arahan itu disampaikannya dalam kegiatan briefing pejabat Pemprov Bali di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya, Denpasar, Kamis (26/03/2026).
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, kelompok ahli, dan pejabat Pemprov Bali. Sebagian peserta mengikuti secara daring.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan perlunya satu pemahaman dan langkah bersama untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah dirumuskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125).
“Ini sudah setahun kami memimpin. Visi ini harus dipahami secara utuh, bukan setengah-setengah,” kata Koster, seraya menilai menekankan, keserempakan pemahaman pejabat sangat penting agar masyarakat mengetahui arah pembangunan Bali ke depan.
Gubernur Koster juga menyinggung implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang memberi kewenangan kepada Pemprov Bali untuk memungut Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Pada 2024, pungutan dibayar oleh 2,1 juta wisatawan dari total 6,3 juta kunjungan atau 32 persen, dengan perolehan Rp318 miliar. Setelah regulasi diperbarui dari Perda No. 6/2023 menjadi Perda No. 2/2025, partisipasi naik menjadi 35 persen atau 2,4 juta wisatawan dari total 7 juta dengan pendapatan Rp369 miliar.
Meski demikian, Koster mengakui PWA belum berjalan optimal. Hingga Maret 2026, jumlah pungutan baru mencapai Rp64 miliar. Ia menegaskan, tidak ada penyimpangan karena sistem pembayaran dilakukan secara digital.
“Kalau ada yang mempersoalkan, dasar hukumnya jelas dan pembayarannya cashless,” ujarnya, sembari meminta Dinas Pariwisata memperkuat kinerja dan sosialisasi, termasuk menjajaki pelibatan Imigrasi.
Gubernur Koster kembali memaparkan enam prioritas pembangunan Bali yang mencakup adat dan budaya, kesehatan dan pendidikan, ekonomi Kerthi Bali, infrastruktur, lingkungan dan energi, serta Bali Pulau Digital dan keamanan.
Ia juga mengevaluasi sejumlah kepala dinas dan memberikan instruksi khusus:
- Disdikpora: mengawal program Satu Keluarga Satu Sarjana dan memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di sekolah dasar dan menengah.
- Dinas Kesehatan: mempercepat layanan kesehatan tradisional sesuai regulasi, meningkatkan standar pelayanan, serta menurunkan angka stunting di bawah 5 persen.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: mempercepat daulat pangan, penguatan pertanian organik, budidaya kelapa untuk upakara dan bahan baku Arak Bali, serta memperluas penanaman bawang putih.
- Disnaker dan ESDM: memperkuat pendataan Pekerja Migran Indonesia asal Bali, memperluas instalasi PLTS atap di fasilitas publik dan hotel, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Menutup arahannya, Koster menegaskan lima tahun ke depan merupakan masa krusial dalam meletakkan pondasi pembangunan Bali masa depan. “Saya minta seluruh jajaran tancap gas dan bekerja lebih sigap,” tandasnya. (yd/**)
