M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari realisasi target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/02/2026).
Presiden Prabowo menyoroti minimnya perhatian terhadap nelayan selama ini. Banyak desa nelayan tidak memiliki fasilitas dasar seperti pabrik es, akses BBM terjangkau, maupun dukungan distribusi hasil tangkapan.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Ini kita ubah,” tegas Presiden.
Sebagai langkah perbaikan, setiap desa nelayan akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan operasional untuk memperkuat rantai distribusi dan menekan biaya logistik. Seluruh pengelolaan dilakukan melalui skema koperasi, bukan bantuan cuma-cuma.
“Ini semua bukan hand out, bukan bagi-bagi. Kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan dibayar kembali ke bank dan pemerintah,” jelasnya.
Presiden Prabowo memastikan skema pembiayaan dirancang tidak memberatkan nelayan, termasuk kelonggaran pengembalian investasi yang dapat mencapai 10-12 tahun. Menurutnya, skema ini adil karena pelaku usaha besar pun banyak yang memperoleh kredit jangka panjang dan restrukturisasi.
Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menekankan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Ratusan koperasi ditargetkan segera beroperasi, dari total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang kini dalam tahap persiapan.
Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan, pendanaan program ini akan dioptimalkan melalui pemanfaatan dana desa yang selama satu dekade terakhir terus digelontorkan pemerintah. Ke depan, penggunaan dana desa akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program pembangunan desa nelayan ini menegaskan visi Presiden Prabowo menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi nasional, di mana desa nelayan tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global.
