Pimpin Rapat Perdana, Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Tata Kelola Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan
M-Radar News, Jakarta – Usai dilantih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung memimpin rapat perdana bersama jajaran pejabat Eselon I dan II di Kantor BGN, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola BGN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, terutama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Ia memastikan, bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur penyedia makanan Program MBG. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga.
“BGN harus menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan program ini,” tegas Sudaryono.
Selain menyoroti aspek tata kelola, Sudaryono juga menyampaikan sikap tegas terhadap segala bentuk intimidasi maupun penyalahgunaan nama pejabat atau keluarga pejabat BGN.
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang mengatasnamakan kerabat atau pihak tertentu untuk menekan pengelola SPPG maupun pelaksana Program MBG di daerah.
“Apabila ada oknum yang mengatasnamakan saya, keluarga, maupun pejabat BGN untuk melakukan tekanan atau meminta keuntungan tertentu, segera laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran BGN untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Sudaryono menegaskan, bahwa BGN akan terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan terhadap pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Setiap aspirasi masyarakat akan kami dengarkan dan jadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Transparansi dan keterbukaan menjadi prinsip utama dalam menjalankan amanah ini,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
